'Warga Bekasi tak pernah bermimpi wilayahnya menjadi 'WC'-nya orang DKI'

Merdeka.com - Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengaku prihatin dengan kondisi lingkungan di sekitar TPST Bantargebang. Dia menilai DKI Jakarta tak serius melakukan pengolahan sampah dan sampah yang dibuang justru semakin meningkat.

"Warga Bekasi tidak pernah bermimpi wilayahnya menjadi 'WC'-nya orang DKI," kata Ariyanto kepada merdeka.com, Selasa (23/10).

Dia mengatakan, perjanjian kerja sama yang baru diteken pada 2016 silam merupakan adendum dari perjanjian yang diteken pada 2009 lalu antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Perjanjian baru sudah dua tahun berjalan, tapi belum ada evaluasi," kata Ariyanto.

Harusnya, kata dia, setiap ada perkembangan tentang pengelolaan sampah di TPST Bantargebang lembaganya mendapatkan laporan dari pihak terkait, terutama pengelola TPST Bantargebang.

"Bagaimana pun juga, DKI menumpang tempat sampah di Kota Bekasi," kata Ariyanto.

Menurut Ariyanto, sampah DKI yang dibuang ke TPST Bantargebang jumlahnya tak sedikit. Rencana DKI membangun ITF di empat titik sejak era Gubernur Joko Widodo sampai sekarang tak pernah terealisasi. Ujung-ujungnya, ribuan ton sampah dibuang ke TPST Bantargebang.

Karena itu, penderitaan warga di Bantargebang semakin parah. Udara di sana semakin tercemar. Ironisnya, DKI menyelesaikan kasus pencemaran yang berdampak kepada warga dengan memberikan kompensasi uang senilai Rp 200 ribu setiap bulan.

"Oksigen itu mahal, lingkungan bersih itu mahal. Karena menyangkut kesehatan, ini cuma dihargai Rp 200 ribu. Untuk biaya hidup sehat jauh dari kurang," ujar Ariyanto.

Menurut dia, yang harus dilakukan oleh DKI sebagai pemilik TPST Bantargebang melakukan rehabilitasi total TPST Bantargebang, dan menyetop pengiriman sampah ke sana. Sebab, kapasitas TPST Bantargebang telah overload.

"Kasihan warga di sana, karena DKI tidak komitmen mengurangi sampah yang dikirim," kata Ariyanto.