Lika-liku Dakwah Lingkungan Ulama Perempuan Indonesia

Merdeka.com - Gerakan kultural Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) membahas berbagai masalah aktual mulai dari bahaya pemotongan dan perlukaan genetalia perempuan (P2GP) hingga krisis lingkungan dengan pendekatan yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan (makruf), kesalingan (mubadalah), dan keadilan hakiki. Kekhasan itu membuat KUPI tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia. 

***

Jepara sedang sering gerimis, tapi cuaca itu tak menyurutkan semangat para peserta Kongres Ulama Perempuan Indonesia II (KUPI II) di kompleks Pondok Pesantren (PP) Hasyim Asy’ari Joglo Kecamatan Bangsri sepanjang 24-27 November 2022 lalu. Diperkirakan 1500 orang berkumpul di pesantren asuhan Kiai Nuruddin Amin dan Nyai Hindun Annisah untuk mengikuti rangkaian acara KUPI II. Setelah sehari sebelumnya mengikuti seminar internasional bertajuk “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan dalam Mewujudkan Peradaban Islam yang Berkeadilan” di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Kota Semarang.

Keterlibatan ribuan ulama perempuan dan sahabat ulama itu berbanding lurus dengan banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Bangunan semi terbuka berukuran 1,5 meter persegi yang menjadi tempat penampungan sampah di kompleks pesantren sering terisi penuh selama KUPI II berlangsung. Penampungan sampah itu terletak persis di samping gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas milik PP Hasyim Asy’ari, bangunan yang selama penyelenggaraan KUPI II difungsikan sebagai tempat berkumpulnya para jurnalis. Acapkali bau menyengat sampah tercium saat para jurnalis ini mengetik berita seputar pelaksanaan KUPI II.

“Habis hujan jadi (bau sampah) tercium sampai di dalam ruangan,” tutur Anugerah Ayu, salah satu jurnalis yang meliput penyelenggaraan KUPI II saat dihubungi Merdeka, Kamis (8/12).Di sisi lain, isu sampah menjadi salah satu tema utama yang dibahas dalam KUPI II.

Pengelolaan sampah dipilih sebagai salah satu pintu gerbang mencapai visi Islam rahmatan lil’alamin (kasih sayang terhadap semesta alam). Tema spesifik ini muncul setelah fatwa pengharaman perusakan alam pada KUPI pertama dinilai tidak berjalan optimal. Padahal dua fatwa lain yang termaktub dalam Ikrar Kebon Jambu hasil musyawarah keagamaan KUPI pertama di Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon pada 25-27 April 2017 lalu menunjukkan dampak cukup progresif. Salah satunya yakni keterlibatan aktif jaringan KUPI pada garda terdepan untuk mendorong pengesahan RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menjadi Undang-Undang.

“Fatwa pengharaman perusakan alam itu konteksnya terlalu luas dan kami kesulitan karena jaringan KUPI masih sedikit yang konsen pada isu ini. Maka dari itu, di KUPI II temanya sangat spesifik soal pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga,” tutur ulama dan aktivis Nur Rofiah dalam workshop jurnalis KUPI yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (19/11/2022).

Semangat Minim Sampah

©2022 Merdeka.com/Rizka Nur Laily Muallifa

Dalam kesempatan tersebut, dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memberi pengantar bahwasanya penyelenggaraan KUPI II akan membawa semangat minim sampah.  Salah satunya dengan penyediaan tumbler, alih-alih air minum dalam kemasan sekali pakai. Namun, sebagaimana gerakan kultural pada umumnya yang susah diprediksi, penyelenggaraan KUPI II diwarnai banyak sampah, mulai botol plastik sekali pakai, plastik pembungkus makanan, hingga sisa berbagai jenis makanan.

“Kami berkomitmen agar fatwa sampah bisa diimplementasikan di KUPI II. Cuma kesiapan panitia menyediakan tumbler belum memenuhi sejumlah peserta sehingga muncul botol-botol plastik sekali pakai,” terang Ketua III KUPI II Pera Sopariyanti saat ditemui di kawasan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MA NU) Hasyim Asy’ari Jepara, Sabtu (27/11) siang.

©2022 Merdeka.com/Rizka Nur Laily Muallifa

Salah satu peserta KUPI II, Romlawati menyayangkan tindakan para peserta KUPI yang meninggalkan sampah sembarangan. Padahal, kata dia, jika pengelolaan sampah sudah menjadi perilaku keseharian seseorang maka yang bersangkutan tidak akan meninggalkan sampah sembarangan di manapun ia berada. Selain itu, dia juga mengeluhkan minimnya tempat pembuangan sampah yang tersedia di lokasi penyelenggaraan KUPI.

“Sediakan tempat pembuangan sampah sebanyak mungkin sehingga peserta tidak kesulitan membuang sampah, makanan juga harus dicek yang tidak banyak menggunakan plastik. Saya melihat di sini (KUPI) belum dilakukan,” ujar pemerhati ekonomi mikro jebolan UPN Veteran Yogyakarta itu saat ditemui di sela-sela acara KUPI II, Sabtu (27/11).

Senada, peserta KUPI II lain, Indah Ludiana juga menyoroti banyaknya peserta KUPI yang meninggalkan sampah sembarangan di lokasi acara. Menurut dia, setiap orang seharusnya bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri. Jika kesadaran itu dimiliki semua peserta, maka tidak akan ada pemandangan sampah berserakan setiap kali rangkaian acara KUPI II selesai digelar.

©2022 Merdeka.com/Rizka Nur Laily Muallifa

Pera Sopariyanti tak menampik bahwa penyelenggaraan KUPI II belum mewujudkan semangat minim sampah sebagaimana fatwa yang dihasilkan, salah satunya karena mayoritas konsumsi peserta menggunakan bungkus plastik. Hal ini menjadi refleksi untuk penyelenggaraan KUPI lima tahun mendatang.

“Kami akan melakukan refleksi dan evaluasi. Ke depan mudah-mudahan bisa memperbaiki komitmen pengelolaan sampah. Mulai lebih detail bagaimana penyajian konsumsi dengan meminimalisir sampah yang tidak bisa diurai (plastik),” terang Direktur Rahima itu, salah satu organisasi penyelenggara KUPI II.

Dia berharap tema pengelolaan dan pengolahan sampah yang dihasilkan KUPI II mengetuk kesadaran individu mulai dari tingkat rumah tangga, lingkungan, termasuk pesantren yang setiap hari memproduksi sampah dalam jumlah besar untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah secara mandiri.

©2022 Merdeka.com/Rizka Nur Laily Muallifa

Sementara itu, Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Badriyah Fayumi yakin fatwa pengelolaan dan pengolahan sampah untuk keselamatan perempuan dan kehidupan yang dihasilkan KUPI II dapat mencapai hasil lebih konkret dibandingkan fatwa pengharaman perusakan alam dari KUPI pertama.  

“Persoalan sampah adalah persoalan kita semua, apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk banyak sehingga sampah yang dihasilkan juga banyak sekali,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pada konferensi pers usai seminar internasional di UIN Walisongo, Selasa (23/11).

Apabila fatwa pengharaman perusakan alam menjadi semacam tuntutan kepada negara dan korporasi, kini sasaran fatwa pengelolaan dan pengolahan sampah dipersempit agar lebih mudah diimplementasikan pada tataran akar rumput.

“Di KUPI II kami jauh lebih realistis, memastikan setiap tema yang dibahas sudah ada orang yang bekerja, punya dedikasi dan siap mengawal sehingga membawa pada perubahan sosial yang nyata. Ulama perempuan sudah banyak yang punya praktik baik (pengelolaan dan pengolahan sampah) di pesantren,” terang Nyai Badriyah, sapaan akrabnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyebut pesantren wajib menerapkan tata cara berperikehidupan ramah lingkungan yang islami. Unsur pesantren yang peduli lingkungan selanjutnya dapat memberikan sentuhan kepada jemaah atau masyarakat sekitar terkait pentingnya pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari keimanan.

Praktik Baik di Akar Rumput

©2022 Merdeka.com/Dok. Fatayat NU Bondowoso

Usai menyimak harapan sekaligus optimisme Pera Sopariyanti dan Badriyah Fayumi terkait fatwa pengelolaan dan pengolahan sampah, Merdeka menghadiri salah satu sesi refleksi KUPI II terkait kerja-kerja jaringan komunitas dan majlis ta’lim (lembaga pendidikan non-formal islam yang diikuti cukup banyak orang) untuk melihat sejauh mana tema ini menjadi perhatian para ulama perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya, dari sekitar 40 ulama perempuan yang hadir dalam forum refleksi, yang memiliki fokus perjuangan pada isu lingkungan dapat dihitung jari. Dua di antaranya adalah Nur Diana Khalidah dari Fatayat NU Bondowoso dan Romlawati dari organisasi Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

Siang itu, Nur Diana membuka cerita dengan membagikan keresahannya terkait keberadaan gunung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Taman Krocok Kabupaten Bondowoso yang mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Gunung sampah itu, kata dia, adalah bukti pengelolaan sampah yang tidak beres. Padahal, tak jauh dari lokasi, ada mesin pengolah sampah yang mangkrak karena tidak difungsikan dengan baik.

Fatayat NU Bondowoso tergerak memikirkan gerakan peduli lingkungan yang dimulai dari kampanye pengolahan sampah rumah tangga. Tujuannya, agar masyarakat bisa mengatasi masalah sampahnya sendiri sehingga tidak menambah tinggi gunung sampah di pinggiran Bondowoso itu.  

“Kami bersama GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan) bikin ekoenzim, panen per tiga bulan sekali terus dibikin sabun. Bersama Wihara memasifkan gerakan makanan sehat organik. Kami lintas agama sama-sama berkomitmen menyelamatkan lingkungan,” ungkap Ketua Fatayat NU Bondowoso itu saat ditemui di Joglo KUPI PP Hasyim Asy’ari, Sabtu (27/11).

Bergerak dari tataran rumah tangga, Fatayat NU Bondowoso berencana memperbesar dampak dengan mendorong pesantren-pesantren di wilayah setempat melakukan praktik baik pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri sebagai upaya menjaga lingkungan.

©2022 Merdeka.com/Rizka Nur Laily Muallifa

Sementara itu, Co-Direktur untuk Penguatan Gerakan Ekonomi Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Romlawati mengungkapkan bahwa Pekka siap melanjutkan perjuangan dua fatwa KUPI yang selama ini sudah menjadi konsen kerja-kerja sosial organisasi nonprofit itu. Pertama terkait pengelolaan dan pengolahan sampah, kedua tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. 

“Kami punya gerakan 3-AH, cegah, pilah, dan olah,” tutur Rom, sapaan akrabnya.

Gerakan Pekka ini mendorong anggotanya untuk mempertimbangkan berulang kali sebelum membeli sesuatu. Selanjutnya, mereka memilah sampah organik yang kemudian diolah menjadi kompos, sampah plastik dikreasikan ulang menjadi tas dan kerajinan lain. Adapun untuk sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali dapat disetor ke bank sampah yang dikelola pengurus koperasi Pekka. Selain bisa dinominalkan menjadi uang simpanan, sampah tersebut bisa ditukar dengan kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.

“Non-organik kalau minyak diproses jadi sabun cuci. Sekarang sebagian besar ibu-ibu Pekka bisa mengurangi anggaran untuk beli sabun cuci,” imbuh dia.

Praktik baik di internal organisasi Pekka ini juga disampaikan kepada pemerintah tingkat desa hingga kabupaten. Pekka mengajak pemerintah mendukung upaya para perempuan melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah melalui penyediaan anggaran atau dukungan lain seperti sarana prasarana.

“Di Kabupaten Bima, pemerintah memberikan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah plastik. Pemerintah juga minta ibu-ibu Pekka mengorganisir ibu-ibu di kecamatan lain untuk mengolah sampah,” terang Rom.

Rom menutup perbincangan dengan mengungkapkan harapannya pascapelaksanaan KUPI II. Dia berharap ulama perempuan  di berbagai daerah di Indonesia semakin masif mengampanyekan fatwa pengelolaan dan pengolahan sampah sekaligus memperkuat gerakan melalui komunitas dan majlis ta’lim.

“Dalil-dalilnya sudah banyak tapi kampanye belum masif. Misalnya harus ada kampanye besar-besaran mengenai dampak negatif pembiaran sampah. Barangkali awal-awal harus ada reward (ganjaran) dan punishment (hukuman), misal di pesantren menjadi bagian dari penilaian terhadap santri, ada reward untuk pesantren yang ramah lingkungan,” pungkas Rom yang buru-buru pamit hendak menunaikan salat Zuhur.

  (mdk/rka)