Peringati 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ratusan Massa di Semarang Tuntut 11 Hal Ini

Merdeka.com - Pada 20 Oktober 2021 kemarin, masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin genap berusia 2 tahun. Dalam masa periode itu, banyak program kerja yang telah berjalan walaupun banyak pula yang belum terwujud, terutama karena adanya pandemi COVID-19.

Sementara itu di lain sisi, banyak pihak-pihak yang belum puas dengan kinerja pemimpin negara itu. Salah satunya adalah kumpulan massa beranggotakan 300 orang yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan berbagai elemen lainnya.

Dalam rangka peringatan 2 tahun periode Jokowi-Ma’ruf, mereka menggelar aksi konvoi dari Kota Lama menuju gedung Gubernur Jawa Tengah. Selain itu mereka juga mengajukan 11 tuntutan pada pemimpin negara itu.

Apa saja? Berikut selengkapnya:

Kritik pada Kepemimpinan Jokowi-Maruf

©Instagram/@lbhsemarang

Dilansir dari akun Instagram LBH Semarang pada Kamis (21/10), dalam konvoi itu mereka mengkritisi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf mengenai berbagai aspek seperti hukum, kesehatan, dan HAM. Selain itu ada 11 tuntutan yang mereka ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Terbitkan Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba dan Revisi UU KPK, Pengesahan RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, serta RUU PKS versi masyarakat sipil.

2. Pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, wujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, serta memulihkan ekonomi nasional khususnya untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah di daerah-daerah secara merata.

3. Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM dengan menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.

4. Wujudkan jaminan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warga negara Indonesia dan mencegah serta menindak tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap kebebasan sipil.

5. Revisi secara menyeluruh Undang-Undang ITE dan kembalikan tujuan awal penyusunan UU ITE.

Hentikan Pembangunan yang Merusak Alam

©Instagram/@lbhsemarang

6. Rombak Naskah Akademik maupun Draft RUU EBT dengan mempertimbangkan faktor lingkungan

7. Hentikan segala bentuk pembangunan yang merusak kelestarian alam, melanggar hukum, dan mengancam ruang hidup masyarakat.

8. Ciptakan ruang demokrasi yang selebar-lebarnya di Tanah Papua dan tarik militer organik maupun non-organik yang ada di tanah Papua

9. Perbaiki penyelenggaraan pendidikan secara lebih demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengesahkan pengaturan terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta menciptakan pemerataan kualitas Pendidikan di Indonesia.

10. Tuntaskan permasalahan demokrasi, lingkungan, perampasan ruang hidup, kesehatan, ekonomi, pendidikan dasar dan menengah, serta menjamin kesejahteraan rakyat Jawa Tengah.

11. Evaluasi Kabinet Indonesia Maju. (mdk/shr)