Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR RI Usul Vaksinasi Covid-19 Dimulai dari Presiden, Ini Fakta di Baliknya

Anggota DPR RI Usul Vaksinasi Covid-19 Dimulai dari Presiden, Ini Fakta di Baliknya Ilustrasi Vaksin Covid-19. ©2020 REUTERS

Merdeka.com - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina mengusulkan supaya vaksinasi Covid-19 bisa dimulai dari jajaran atas, yakni Presiden, DPR RI dan para menteri. Dengan demikian, para pejabat tinggi ini bisa menjadi contoh serta teladan bagi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dimulai dari jajaran atas dianggap bisa mengurangi penolakan masyarakat di akar rumput.

"Kalau simbol negara ini duluan vaksinasi tentu masyarakat akan merasa aman dan nyaman untuk ikut divaksin," ujar Nevi Zuairina di Padang, Rabu (9/12/2020), mengutip dari ANTARA.

Proses Vaksinasi

anggota dpr ri asal sumatera barat nevi zuairina

©2020 Merdeka.com/Instagram @nevizuairina

Nevi mengaku siap mengikuti prose vaksinasi apabila itu menjadi kebijakan pemerintah. Meski demikian, berdasarkan kebutuhan ia menilai orang-orang yang berada di garis terdepan penanganan Covid-19 juga perlu didahulukan, mulai dari tenaga kesehatan, kepolisian, TNI dan guru-guru.

Saat ini, terang dia, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 sudah masuk ke Indonesia. Kemungkinan pada akhir Desember 2020 vaksinasi sudah bisa dilakukan. "Semakin cepat semakin baik agar pandemi ini juga cepat berakhir," ungkapnya.

Anggota DPR RI itu mengaku akan turut memperjuangkan supaya harga vaksin Covid-19 tidak terlalu mahal. Sehingga bisa dijangkau kemampuan masyarakat. Bahkan, jika memungkinkan vaksin Covid-19 bisa diberikan secara gratis, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Jatah Vaksin untuk Sumbar

ilustrasi vaksin covid 19

©2020 Merdeka.com/covid19.go.id

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menjelaskan, jatah vaksin untuk Sumbar diperkirakan sekitar 35 ribu dosis. Saat ini, sedang menunggu distribusi dari pusat.

Menurut Irwan, prioritas orang yang akan divaksin akan disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat. "Kita ikut apa kata pemerintah pusat," katanya. (mdk/rka)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR
Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR

Anggota DPR meminta Kemenkes sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan petani, pekerja.

Baca Selengkapnya
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya
F-PKB DPR Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Diisi Megawati, SBY dan Jokowi
F-PKB DPR Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Diisi Megawati, SBY dan Jokowi

Luluk menyampaikan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR

Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Surya Paloh Tertunduk, Luhut Tegap & Airlangga Senyum Lebar Terima Penghargaan Jokowi
VIDEO: Momen Surya Paloh Tertunduk, Luhut Tegap & Airlangga Senyum Lebar Terima Penghargaan Jokowi

Total ada 64 tokoh yang mendapat tanda kehormatan dari Jokowi

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Selengkapnya
Covid-19 Meningkat, Kemenkes Siapkan Vaksin Booster Ke-3 Gratis Sampai 31 Desember
Covid-19 Meningkat, Kemenkes Siapkan Vaksin Booster Ke-3 Gratis Sampai 31 Desember

Vaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Arahnya RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter Spesialis
Jokowi: Arahnya RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Presiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya
Cegah DBD, Kemenkes Introduksi Vaksin Dengue Tahun Depan
Cegah DBD, Kemenkes Introduksi Vaksin Dengue Tahun Depan

Introduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya