Bersih Tersapu Banjir

Merdeka.com - Sejak tengah malam, hujan lebat mengguyur sebagian sebesar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sebagian orang mungkin sedang terlelap kala itu. Ditemani suara hujan dan cuaca dingin, tidur memang terasa nikmat. Ketenangan seketika berubah bencana menjelang Subuh. Air bah datang dan semakin meninggi.

Dalam keadaan gelap, semua orang panik. Mereka berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hampir semua warga mengungsi mencari tempat paling tinggi. Kemudian membangun tenda darurat di tengah hutan dan menunggu datang bantuan.

Kejadian kelam itu yang tersisa dalam ingatan Robby, salah seorang korban sekaligus relawan. Banjir melanda kawasan Kalimantan Selatan pada 13 Januari 2021, memang sulit dipahami bagi banyak warga. Air bah dirasa cepat sekali meninggi ketika pukul 4 pagi.

Ketika matahari pagi mulai menyinari, semua mata terbelalak. Terkejut melihat hunian mereka terendam banjir. Saling menguatkan, mereka mencoba tabah sambil memanjatkan doa-doa. "Kondisi semua bersih disapu banjir," kata Robby menceritakan kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 21 Januari 2020, ada 21 satu orang meninggal dunia akibat banjir di Kalimantan Selatan. Jumlah korban hilang mencapai 6 orang dan 5 orang luka-luka. Sedangkan mereka yang menderita dan mengungsi tercatat sebanyak 875.165 orang.

Banjir juga menghantam pemukiman warga. Tercatat ada 173.054 rumah yang terendam dan 1 rumah rusak berat. Fasilitas umum yang rusak akibat banjir, antara lain 2 fasilitas pendidikan, 3 fasilitas peribadatan, dan 12 jembatan.

Hingga kini banyak warga Hulu Sungai Tengah masih bertahan di tenda pengungsian. Sebagian besar masih dilanda trauma. Ditambah cuaca yang belum bersahabat. Rasa enggan keluar dari pengungsian masih menggelayut di benak mereka.

Wilayah tempat tinggal Robby memang sangat terdampak bencana. Seluruh tempat tinggal warga rusak dihantam banjir. Kondisi semakin parah lantaran juga terjadi longsor. Sehingga air bah bercampur lumpur semakin membuat keadaan semakin sulit.

Terkait bencana banjir di Kalimantan Selatan, Jaringan Tambang (JATAM) menduga kuat kejadian itu disebabkan alih fungsi lahan yang menyebabkan deforestasi (penggundulan hutan). Banyaknya izin usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit menimbulkan sejumlah krisis di wilayah tersebut.

Dalam catatan JATAM, industri ekstraktif menguasai lebih dari 70 persen total luas wilayah Kalimantan Selatan yang sebesar 3,7 juta hektar. Jika dirinci, maka angka penguasaan lahan oleh industri ekstraktif tersebut meliputi, izin tambang seluas 1,2 juta hektar, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebesar 234.492,77 hektar, IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) 567.886,51 hektar, dan HGU kelapa sawit sebesar 620.081,90 hektar. Totalnya mencapai 2,6 juta hektar.

Di samping itu juga tercatat 789 izin pertambangan batubara di Kalimantan Selatan. Itu terdiri dari 553 IUP non clean and clear (CnC) dan 236 Izin Usaha Pertambangan (IUP) CnC.

JATAM juga mendapati temuan melalui analisis citra satelit dan uji petik. Terdapat 814 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Semua lubang bekas tambang itu tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 246 lubang tambang, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 241 lubang tambang, Kabupaten Banjar sebanyak 158 lubang tambang, dan Kabupaten Kotabaru sebanyak 59 lubang tambang.

Kemudian juga terdapat di Kabupaten Balangan sebanyak 5 lubang tambang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 10 lubang tambang, Kabupaten Tabalong sebanyak 33 lubang tambang, dan Kabupaten Tapin sebanyak 62 lubang tambang.

Koordinator Nasional Jaringan Tambang (JATAM) Merah Johansyah meyakini bahwa banjir besar melanda Kalimantan Selatan akibat maraknya alih fungsi lahan menjadi lokasi pertambangan. Kondisi ini menyebabkan tidak seimbang antara daya dukung dan daya tampung ekosistem akibat kerusakan lingkungan tersebut.

"Bukan karena curah hujan. Tapi curah izin," tegas Johansyah kepada Merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Bagi masyarakat adat di Hulu Sungai Tengah, alih fungsi lahan memang cukup mengkhawatirkan. Menurut Robby, terjadi cukup masif di 13 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai contoh di Kabupaten Balangan. Sudah ada beberapa tambang batubara dan sawit yang dibuka.

Untuk di Hulu Sungai Tengah, kata Robby, memang tidak ditemukan. Meski begitu, dia menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di sebuah wilayah tentu akan berdampak bagi daerah lain. "Pasti ada dampaknya dan korbannya masyarakat," ujar Robby yang juga tergabung dalam Komunitas Masyarakat Adat Hulu Sungai Tengah.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Saparis Soedarjanto, mengatakan penyebab utama banjir di Kalimantan Selatan adalah cuaca ekstrem.

Menurut dia, hujan dengan intensitas tertinggi tersebut baru terjadi 100 tahun sekali. Dia menjelaskan durasi lamanya hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jenuh air tanah. Sehingga tidak meresapkan air ke dalam tanah.

"Kita bisa bayangkan hujan besar, tanah jenuh, daerah relatif datar. Lanskap kita kurang mampu melakukan transformasi hujan secara baik. Jadi hutan selebat apa pun di hulunya, kalau lerengnya terjal dan hulunya datar, itu juga akan tergenang," jelas Saparis.

KLHK menyakini kondisi kemampuan hutan di Kalimantan Selatan saat ini sudah maksimal untuk menahan air. Beragam upaya progresif untuk memperbaiki hutan dan lahan pun terus dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Di tengah ribut penyebab banjir Kalimantan Selatan, nasib warga terdampak banjir kini mengisi sejumlah kantong pengungsian. Mereka tidur berdesakan. Harus saling berbagi tempat dalam keadaan gelap. Bahkan harus sabar menunggu bantuan logistik datang.

Seperti dirasakan warga Hulu Sungai Tengah. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak menjadi tantangan tersendiri. Sebab medan yang harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik menjadi kian berat dan waktu tempuh pun lebih lama.

Dalam situasi penuh keterbatasan itu, masyarakat coba berkreasi. Mereka berupaya membangun tenda pengungsian secara mandiri. Bahannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan terpal hingga dedaunan sebagai atap. Apapun bahannya tak soal, asalkan bisa dijadikan tempat berteduh.

Sebagai masyarakat adat, Robby mengaku berpegang juga pada keyakinan-keyakinan adat yang berlaku di wilayahnya. Semua warga menempatkan tanah dan hutan pada tempat yang mulia. Bumi atau tanah diyakini sebagai ibu yang memberikan kehidupan dan kedamaian. Sedangkan hutan memberikan ketenangan.

Atas dasar itulah, seharusnya pemanfaatan bumi dan hutan memiliki batasan. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan terlalu masif akan menyebabkan kerusakan dan malapetaka yang akan merugikan banyak pihak. Kearifan lokal inilah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait pengelolaan hutan.

"Kami tetap percaya dengan hukum adat. Tapi pemerintah, kalau pemimpinnya sudah berubah, hutan jadi berubah," kata Robby mengungkapkan.