Bikin umat Islam tidak nyaman

Merdeka.com - "Para pendukung #JKWJK diharapkan membawa alat perekam saat ceramah salat Jumat, jika ada kampanye hitam bisa dilaporkan dan jadi alat bukti," begitu kicauan akun Twitter @news_pdip Rabu dua pekan lalu. Melalui akun Twitter itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan para pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merekam khotbah Jumat.

Sehari kemudian, perintah mengawasi khotbah Jumat datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jakarta Timur William Yani melalui akun itu. Dia menulis agar kader partai beragama Islam mengawasi materi disampaikan khatib saban Jumat.

"Ketua DPC PDIP Jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK muslim utk salat Jumat besok dan memantau penceramah jumatan," tulis William. Sayang saat dimintai konfirmasi Jumat pekan kemarin, William mengaku sedang melayat. Hingga artikel ini dilansir, dia tidak membalas pesan singkat dikirim merdeka.com.

Ramai menjadi gunjingan, akun @news_pdip langsung dinon-aktifkan. Instruksi itu menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia cabang Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Ketua DMI Surabaya Arif Afandi, khotbah Jumat tidak berisi provokasi dan kepentingan politik, namun memberikan pencerahan iman kepada jamaah. Jadi sepatutnya, khatib Jumatan harus menggunakan masjid untuk menciptakan kedamaian dan mengajarkan Islam untuk mengayomi umat.

"Kalau provokasi untuk melakukan kebaikan, itu memang ada. Karena tujuan khotbah adalah mengajak umat Islam berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan," kata Arif saat dihubungi melalui telepon selulernya Senin pekan kemarin.

Arif yakin para khatib dalam menyampaikan ceramah agama paham betul batas-batas antara materi agama dan kampanye politik. Dia pun tidak setuju jika pihak tertentu menganggap khotbah Jumat bagian dari provokasi politik.

Dia menentang jika ada instruksi mengawasi masjid-masjid, khususnya saat khotbah Jumat. Hal itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah. "Apakah agama lain juga nyaman ketika tempat ibadahnya diawasi karena penceramahnya dianggap memprovokasi jamaah? Tentu tidak, sama dengan umat Islam yang rumah-rumah ibadahnya diintimidasi pihak lain," ujar Arif.

Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus calon Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla ikut berkomentar dan mendukung sikap juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari. Politikus PDIP ini gencar menyikapi adanya kampanye hitam di masjid seperti terjadi belakangan ini.

Kalla berpesan agar masyarakat melaporkan ke pihak berwenang jika penggunaan masjid sebagai tempat kampanye negatif. Menurut dia, masjid merupakan tempat suci seharusnya dijaga untuk melakukan ibadah saja.

"Faktanya bukan begitu. Yang dikatakan Eva, ada laporan dari jamaah masjid di Jakarta Timur tentang ada yang memakai masjid untuk kampanye hitam," tutur Kalla. "Karena itu, dia mendorong jamaah masjid tahu pembicaraan atau khotbah melanggar hukum, silakan menyampaikan ke pengurus masjid."