Indonesia Kurang Belasan Juta APD Buat Lawan Corona

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sedang gusar. Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tim medis langka untuk menghadapi wabah pandemi virus corona (Covid-19). Padahal kebutuhan diperkirakan mencapai 1,5 juta APD. Kebutuhan itu seiring terus bertambah pasien positif corona.

Menurut Erick, rumah sakit milik BUMN dan jaringannya mampu menampung sekitar 10.000 pasien. Tentu dibutuhkan APD banyak bagi para tim medis dan perawat. Tetapi, untuk saat seperti ini kementerian tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan itu.

"Sebagai catatan 10 ribu pasien, maka butuh APD 1,5 juta APD. Jujur, enggak ada," ungkap Erick saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta pada Jumat, 3 April 2020.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih, masih bingung mengapa banyak sekali dokter maupun perawat mengeluhkan kekurangan APD. Padahal banyak sekali berita mengenai pendistribusian APD. Baik itu dari pemerintah, swasta maupun para relawan berbagai unsur yang menggalang dana secara mandiri.

"Jika semua pihak sudah membantu maka kenapa yang di lapangan masih mengeluh kurangnya APD? Sebenarnya apa persoalannya?" ujar Daeng mempertanyakan.

Menurut dia, ada berbagai kemungkinan penyebab kurangnya APD bagi tim medis. Di antaranya, masalah distribusi tidak tepat sasaran dan standar alat yang diberikan tidak memenuhi ketentuan.

Adapun Kementerian Perindustrian memperkirakan kebutuhan APD tenaga medis mencapai sebanyak 12 juta dalam empat bulan mendatang. Ini dengan kondisi kemungkinan bisa bertambah pasien positif corona hingga 500 persen.

Perkiraan Menteri Perindustrian itu dibenarkan PB IDI. Daeng memaparkan, adapun cara menghitung APD, yakni jumlah petugas kesehatan setiap shift dikali jumlah shift dalam sehari. Kemudian dikalikan jumlah pasien dirawat, dan yang terakhir dikalikan prediksi waktu yang ditentukan.

Dengan cara perhitungan itu, kata dia, dalam sehari setiap rumah sakit terdapat tiga shift jaga. Dalam satu shift terdapat enam hingga sepuluh orang memakai APD. Mulai dari dokter yang menangani, dokter konsulen, dokter jaga, perawat, ahli gizi, petugas rontgen, ambulans, dan petugas laboratorium. Cleaning service maupun tukang sampah rumah sakit yang juga perlu memakai APD.

Pemerintah juga seharusnya menghitung Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang berada dirawat di rumah sakit maupun di wisma atlet. Menurutnya, jumlah PDP lebih banyak dari yang positif maka otomatis kebutuhan APD akan semakin banyak. Karena para petugas medis yang merawat PDP juga harus mengenakan APD. Jika ditambah dengan kondisi itu, IDI memprediksi kebutuhan APD bisa mencapai 17 juta.

"Yang pemerintah laporkan sebanyak 2.000an pasien itu yang sudah positif, yang dirawat di rumah sakit rujukan atau wisma atlet itu itu jumlahnya lebih banyak dari yang positif. Nah itu coba dikalikan lagi, dihitung lagi. Kan mereka juga dirawat? Orang yang merawat juga pakai APD. Jadi berapa kali lipat dengan yang positif," ungkap Daeng kepada merdeka.com, Minggu kemarin.

Ketua PB IDI ini berharap bahwa bantuan APD dari berbagai pihak itu harus segera disampaikan ke setiap rumah sakit Covid-19 di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada yang terlewat apalagi di daerah. IDI menampung berbagai laporan dari berbagai daerah tentang kebutuhan APD.

"Jika ingin melihat kebutuhan di lapangan itu seperti apa, bisa lihat di situs covid19.idionline.org. Di sana dirinci rumah sakit atau puskesmas mana yang membutuhkan, jenis APD apa saja yang dibutuhkan, serta jumlahnya juga ada," ujar Daeng menambahkan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan banyak negara memang sedang berebut bahan baku produksi APD guna memproteksi masyarakatnya dari wabah corona. Banyak negara tersebut juga mengalami kelangkaan, Terutama dari Korea Selatan dan China.

Adapun pada 3 April 2020, sebanyak 500.000 baju APD telah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan ini merupakan hasil PT GA Indonesia bersama dengan 5 perusahaan garmen Korea Selatan lainnya yang berlokasi di Jawa Barat, tergabung dalam Yayasan Indonesia Korea Network (IKN) dan Korean Association Bandung. Konsorsium ini bekerja sama untuk mengejar percepatan pemenuhan kebutuhan baju APD bagi Indonesia.

Tim Medis di ruang isolasi pasien corona di RSUP Persahabatan 2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Kerja sama ini mendapat dukungan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian dengan cepat mengizinkan pemakaian bahan baku Korea Selatan untuk membuat baju APD bagi Indonesia dan dengan segera memberikan izin edar bagi produk tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mendistribusikan 349.000 APD ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 pada 2 April 2020. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, merinci daerah penerima APD untuk para tenaga kesehatan menangani kasus Covid-19.

Di antaranya DKI Jakarta sebanyak 85 ribu unit. Kemudian, Jawa Barat sebanyak 55 ribu. Lalu, Jawa Tengah sebanyak 20 ribu. Selanjutnya Jawa Timur sebanyak 25 ribu, DI Yogyakarta sebanyak 10 ribu. Selain itu Bali sebanyak 12.500. Selanjutnya, Banten sebanyak 10 ribu. Sementara, itu di luar Pulau Jawa dan Bali menerima 5 ribu unit APD untuk masing-masing provinsi.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus menyalurkan APD ke sejumlah provinsi. Menurut dia, jumlah saat ini belum mencukupi jika dihadapkan pada perkembangan kasus yang terus berjalan. "Angka ini tentunya bukan angka kita anggap cukup dan kita akan mengirimkan lebih lanjut. Oleh karena itu kami akan senantiasa mencari APD," ujar Yuri.

Jumlah pasien positif corona di Indonesia setiap harinya terus bertambah, pada Minggu, 5 Maret 2020 sebanyak 2.273 orang positif Covid-19, kemudian 164 orang dinyatakan sembuh dan 198 orang meninggal dunia. Dari 198 orang itu, 18 di antaranya merupakan para dokter yang merawat dan menangani pasien virus corona.

Semakin banyaknya jumlah dokter yang menjadi korban jiwa seharusnya menjadi perhatian sangat serius bagi pemerintah. Sebanyak 17 dari 18 dokter tersebut meninggal karena tertular virus corona, sedangkan satu orang karena kelelahan. Mayoritas dokter tersebut tertular Covid-19 karena minimnya jumlah APD dan kualitasnya tidak memenuhi standar.

PB IDI berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan kepada pelaku usaha agar tidak ekspor berbagai APD dalam kondisi ini. Apalagi jumlah kebutuhan APD diprediksi mencapai 17 juta. Pihaknya berharap pemerintah bisa menjamin para pelaku usaha produsen APD.

"Harusnya ditambah insentifnya. Kalau itu dilakukan, ketersediaan APD di indonesia itu tidak akan kurang," ujar Daeng mengungkapkan.