Karpet Merah Demokrat dan Gerindra

Merdeka.com - Di atas kursi kayu berlapis kain putih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membahas tentang koalisi. Sesekali keduanya berbincang kondisi bangsa terkini. Salah satunya terkait rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Semua dijelaskan kepada Prabowo dalam suasana ngobrol santai.

Sejak kedatangan Prabowo di Istana Negara pada Jumat pekan lalu, nuansa keceriaan terpancar dari wajah Jokowi. Dia menyambut kedatangan Prabowo Subianto dengan senyum lebar.

Sambutan Jokowi kemudian dibalas jabatan tangan Prabowo sambil tersenyum. Keduanya kemudian berbincang empat mata secara tertutup selama lebih kurang 45 menit di Ruang Garuda.

Seusai pertemuan, tawa lantang Prabowo sudah terdengar ketika berjalan keluar ruangan. Jokowi juga tampak bahagia selesai berbicara berdua. Mereka keluar berjalan bersama sambil tertawa lepas menuju para awak media.

"Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi usai bertemu Prabowo.

Pembahasan bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin memang belum matang. Kesepakatan itu rencananya diputuskan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019 nanti. Jokowi berjanji akan menyampaikan langsung bila partai besutan Prabowo itu resmi bergabung. "Nanti kalau sudah final baru akan kita sampaikan," ucapnya.

Prabowo merasa pertemuan politik dengan Jokowi menjadi tanda bahwa partainya membuka diri untuk ikut membangun negeri. Sehingga bila datang kesempatan dari mantan rivalnya di Pilpres 2014 dan 2019 itu, dia yakin bisa memberikan yang terbaik.

Meski begitu, Prabowo juga menegaskan jika kader Partai Gerindra belum mendapat kesempatan masuk kabinet maka tetap loyal sebagai penyeimbang pemerintah. Sambil berkelakar, mantan Danjen Kopassus itu mengaku hubungan dengan Jokowi makin mesra.

"Jika kami diperlukan kami siap membantu, itu sudah disampaikan di MRT (moda raya terpadu)," kata Prabowo.

Pertemuan khusus Prabowo dan Jokowi terjadi di atas kereta dari Stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu, 13 Juli 2019. Mereka berdua bertemu untuk pertama kali usai berperang selama Pilpres 2019. Dua tokoh ini berbincang sampai Stasiun MRT FX Soedirman.

Sedangkan pertemuan resmi di Istana Negara, ini tercatat sebagai yang kedua. Walau beberapa kali kesempatan mereka pernah satu acara bersama. Salah satunya Kongres V PDIP di Bali pada Agustus lalu.

Sehari sebelumnya di Istana Negara pada Kamis, 10 Oktober 2019. Jokowi menerima kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan berlangsung hampir satu jam. Berbeda ketika bertemu Prabowo, suasana kala itu Jokowi tampak lebih serius berbincang dengan SBY.

Sesekali tampak senyum SBY kepada Jokowi. Begitu juga sebaliknya. Suasana dalam pembicaraan di Ruang Garuda itu tidak selamanya serius. Keduanya tetap menikmati obrolan dan bertukar pikiran. Termasuk membahas peluang Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi. SBY hari itu datang sekaligus sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Usai pertemuan, SBY tidak memberi komentar apapun kepada para pewarta. Jokowi langsung mengantar tamu istimewa itu ke teras samping Istana Negara. Mobil golf di sana sudah menunggu untuk mengantarkan presiden ke-6 itu menuju kendaraan pribadinya.

Kemudian Jokowi kembali dan menuju awak media untuk bercerita. Menurut dia, pertemuan dengan SBY di dalam bertukar tentang pembangunan negara. Dirinya sepakat bahwa pembangunan di era SBY wajib diteruskan sebagai tradisi politik.

Terkait koalisi, diakui Jokowi, ada perbincangan tersebut. Dirinya tidak mau berkomentar panjang lebar. Pembahas peluang Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin belum mendapat titik temu.

"Belum sampai sebuah keputusan," ucap Jokowi. Selebihnya dia meminta untuk menanyakan kepada SBY langsung tentang keadaan politik partai berlambang logo Mercy tersebut.

Bagi-Bagi Kursi Kabinet

Setelah pertemuan Jokowi dengan dua ketua umum partai itu, nama calon menteri ramai diperbincangkan. Kabar putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal jadi menteri pemuda dan olahraga (menpora) santer terdengar.

Sang Putra Mahkota SBY ini belum memberikan konfirmasi tentang isu jabatan menteri. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bila partainya resmi gabung koalisi dengan Jokowi maka peluang kursi menteri diprioritaskan kepada AHY.

"Yang jelas kalau di Demokrat pasti pertama kali AHY," kata Syarief usai memberikan undangan pelantikan presiden di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Tak hanya kursi menteri di Kemenpora. Partai Demokrat dikabarkan juga mengincar pos menteri perindustrian. Saat ini posisi itu itu diisi Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Sebagai partai pernah berkuasa dua periode di era Presiden SBY, menurut Syarif, banyak kader berpengalaman siap membantu presiden. Dengan berbagai isu menteri ini, pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi jika diminta.

"Demokrat siap bantu beliau (Presiden Jokowi)," tegas dia.

Kesempatan lebih besar mendapat porsi di kabinet kemungkinan mengarah Partai Gerindra. Nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo didorong untuk masuk sebagai menteri pertanian pada periode 2019-2024. Nama dia bahkan dikabarkan disebut langsung Jokowi ketika melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Edhy masih enggan berkomentar terkait kesempatan menjabat posisi menteri pertanian. Padahal Jokowi menilai sektor kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan yang menjadi fokus Partai Gerindra dirasa sesuai. "Kami apresiasi doa dan harapan. Saya hanya pelayan di partai. Kami diajarkan ikut apa yang diarahkan pimpinan," kata Edhy.

Bukan hanya menteri pertanian. Partai Gerindra juga mensyaratkan posisi menteri pertahanan buat Prabowo bila resmi bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf nanti. Pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan dengan empat bintang.

Prabowo belum memberikan konfirmasi langsung terkait permintaan menteri pertahanan. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah mengklarifikasi ke Prabowo Subianto soal kabar ini. Menurut dia, Prabowo membantah sambil senyum-senyum.

Dasco mengaku belum memahami arti gestur tubuh itu. "Saya enggak tahu ya interest atau enggak (posisi Menhan). Karena kemarin waktu klarifikasi soal itu dia bilang enggak tapi dia senyum-senyum saja lah gitu," ucap Dasco di Gedung DPR.

Dia menambahkan, pembahasan nama menteri dari Partai Gerindra sedang digodok. Bagi partainya, paling penting konsep bernegara yang diusulkan sudah diterima Presiden Jokowi.

Soal jenderal kehormatan ini bukan sesuatu baru. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Sayangnya hal ini tidak dilakukan lagi pada era Presiden SBY.

Pro Kontra Internal Koalisi

Lampu hijau dari PDIP terkait wacana Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi belum terlihat. Sebagai partai pengusung utama, tak ada pembahasan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kondisi politik itu.

Walau gabungnya koalisi merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, tetapi PDIP memandang sebaiknya pembantu presiden hanyalah partai pendukung koalisi sejak awal. Sehingga perlu adanya konsistensi dalam koalisi antara sebelum dan sesudah gelaran pilres.

Hal ini merujuk pada keengganan PDIP menerima partai di luar koalisi pada Pilpres, seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN dan PKS bergabung dengan koalisi partai pemerintah. "Sehatnya demokrasi di mana ada konsistensi di dalam koalisi yg terbentuk sebelum pilpres dan pasca," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

Sejauh ini Hasto mengaku belum mendapat kepastian jumlah kader partai bakal membantu presiden di periode kedua. Memang pembahasan terkait susunan kabinet sudah dilakukan beberapa kali. Dalam waktu dekat, kata Hasto, Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah. Setelah itu juga akan ada pertemuan dengan para kandidat calon menteri tersebut.

Sedangkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, merasa belum ada komunikasi terkait tawaran menteri dari Presiden Joko Widodo. Walau susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, tetapi PDIP perlu juga bicara dengan partai lain terkait posisi Gerindra.

"Setuju tidak setuju, kita lihat saja Presiden belum ngajak ngomong," ungkap Puan.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid justru tidak masalah kehadiran Partai Gerindra dan Demokrat bila disetujui Jokowi gabung koalisi. Pihaknya merasa kalau Jokowi paham terkait keputusan apapun adalah terbaik untuk bangsa.

PKB juga tidak takut kursi kabinet untuk partai koalisi berkurang. Jazilul yakin Jokowi punya pertimbangan yang matang terkait pengisian kursi di kabinet.

"Selama Pak Jokowi pentingkan untuk perbaikan pemerintahan ke depan, PKB sebagai pendukung 100 persen mendukung," tegasnya.

Dua hari setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana, Prabowo mulai melakukan sowan politik. Upaya ini kabarnya sebagai wujud konsolidasi agar diterima sebagai bagian koalisi. Pertemuan pertama dia menyambangi kediaman Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Prabowo datang bersama beberapa elite Gerindra, yaitu Sekjen Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad. Sementara Surya ditemani Sekjen Nasdem Johnny G Plate dan Ketua Dewan Pembina Siswono Yudo Husodo.

Dalam pertemuan, Prabowo dan Surya juga membuat kesepakatan. Surya bilang memiliki kesamaan pandangan dengan Prabowo. Selain itu, bos Media Grup tersebut menegaskan tidak ada masalah bila akhirnya Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan. Meski harus disadari Partai NasDem sebelumnya merupakan salah satu partai koalisi dikenal paling keras menolak.

"Mana ada masalah buat saya? Ini masalahnya, artinya di dalam suatu semangat konstitusi dalam kepentingan nasional, kita yakin enggak Pak Prabowo bergabung dalam koalisi pemerintahan ini, kita memiliki keyakinan, apa yang jadi masalah?" ujar Surya usai pertemuan.

Menurut Surya, dalam perbincangan tertutup itu mereka lebih saling banyak bicara potensi masing-masing. Bahkan keduanya yakin bila dipersatukan akan memberikan sesuatu yang berarti bagi pembangunan bangsa.

"Dengan political gagasan untuk membangun institusi politik ini lebih mantap lebih kuat yang bisa diterima seluruh masyarakat," kata Surya menjelaskan.