Lobi-Lobi Di Balik Pemilihan Capim KPK

Merdeka.com - Selama satu jam, antar ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR sibuk melakukan lobi. Mereka saling menawarkan paketan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usulan partai. Forum lobi tidak berjalan mulus, hanya satu nama mereka sepakati.

Semua fraksi setuju nama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri masuk sebagai pimpinan KPK. Namun, tidak untuk empat nama lainnya. Waktu lobi dibatasi sampai 23.30 WIB pada Kamis, 12 September 2019.

Dalam masa lobi, Fraksi NasDem menolak nama Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak masuk dalam bursa pimpinan. Ketika tahap uji kelayakan penolakan itu sudah kentara.

Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan sampai menyebut Johanis tidak konsisten terkait kabar adanya intervensi Jaksa Agung M Prasetyo ketika sedang menangani kasus. "Ini yang buat kami kadang-kadang memilih capim KPK jangan yang model begini, konsisten itu penting," kata Zulfan ketika itu.

Johanis sebelumnya mengaku sempat dipanggil Prasetyo ketika mendalami perkara korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju. Di mana Bandjela adalah kader Partai NasDem. Kabar intervensi dilakukan Prasetyo muncul akibat pemberitaan.

Bagi dia, kabar itu diciptakan media massa. Justru Johanis ketika bertemu Prasetyo diminta untuk melanjutkan kasus yang sedang ditangani.

Menurut beberapa pemberitaan, Johanis disebut mendapat intervensi dari Jaksa Agung. Namun dalam fit and proper test ini dia membantah pernah mengatakan bahwa dirinya diintervensi oleh Prasetyo. "Saya demi Tuhan tidak mengatakan itu," kata Johanis.

Jawaban itu tidak memuaskan. Zulfan merasa pernyataan Johanis masih tidak sama dengan sebelumnya. Padahal ketika itu Johanis mengaku tunduk pada keputusan Jaksa Agung, namun rekam jejaknya mendapat catatan khusus dari KPK.

Johanis menegaskan masalah itu dikarenakan mandeknya suatu kasus. Dia mengklaim ada satu kasus sedang diusut tidak tuntas. Itu dikarenakan dirinya dipindah dari posisi Kepala Kejaksaan Tinggi menjadi posisinya saat ini. Kemudian kasus itu dihentikan oleh penggantinya.

Dalam hasil voting, nama Johanis Tanak tidak mendapatkan voting. Dia bersama I Nyoman Wara dan Roby Arya Brata, mendapatkan poin nol. Hasil ini dikabarkan bagian upaya lobi dilakukan NasDem.

Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi, mengaku memang ada perdebatan. Tapi dia tidak menyinggung nama Johanis. Diakuinya dalam proses lobi nama Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata justru yang dibahas.

"Bukan diperdebatkan tetapi, bagaimana kalau nama ini diganti dengan ini dan sebagainya," kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi mengaku fraksinya menyetujui nama Lili masuk sebagai pimpinan KPK. Walaupun banyak fraksi tidak setuju ikut masuk dalam paket itu.

"Karena itu kita bawa ke sana ternyata banyak yang memilih dia," ucapnya.

Tim Hore Capim KPK

Sebanyak 10 nama capim KPK diserahkan Presiden Jokowi kepada DPR setelah mendapat hasil dari Pansel. Semua nama itu disetujui. Padahal, beberapa nama seperti Firli, Johanis dan Roby kerap dikritisi masyarakat. Sayangnya kritikan itu tidak diindahkan presiden.

DPR langsung bergerak cepat setelah presiden mengirim 10 nama capim. Rapat paripurna pun langsung digelar keesokan harinya setelah presiden mengirimkan surat terkait capim KPK. Paripurna dilakukan untuk membacakan surat presiden terkait 10 capim pilihan agar segera ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR.

Saat proses pemilihan seperti ini, segala macam cara akan dilakukan para calon untuk bisa lolos seleksi di DPR. Bahkan di antara 10 capim itu ada yang mengirim utusan untuk meyakinkan anggota DPR memilih mereka ketika uji kelayakan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, mengaku sempat bertemu beberapa utusan capim secara tidak sengaja. Tempat paling diingat ketika berada di mal Plaza Senayan. Dia menyebut pelobi dari para capim KPK itu dengan sebutan Tim Hore.

"Kalau ketemu Tim Hore, biasanya bilang 'Mas, tolong dong titip ini pas jadi ini'," ujar Arsul.

Lobi dilakukan capim KPK secara etika tentu tidak elok. Sebagai calon pimpinan lembaga antikorupsi, pertemuan seperti itu tentu dikhawatirkan merusak integritas.

Hakim Nawawi Pomolango mengaku tidak mampu melakukan lobi kepada para anggota DPR. "Kita ini cuma hakim, buta soal lobi-lobi begitu. Makanya tadi yang datang cuma salaman saja," ungkap Nawawi kepada merdeka.com.

Sebagai hakim, karirnya masih 10 tahun lagi menuju pensiun. Usai ikut tes di DPR, dia merasa tidak masalah bila tidak terpilih. Namun, nasib berkata lain. Nawawi dinyatakan lolos dan masuk lima besar.

Nawawi mendapat poin mencapai 50 suara. Paling moncer dalam pemilihan ini adalah Irjen Firli Bahuri dengan perolehan 56 suara alias sapu bersih. Disusul Alexander Marwata 53 suara, Nurul Ghufron 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar 44 suara. Mereka lima pimpinan KPK baru. Resmi diputuskan pada Jumat dini hari, 13 September 2019.

Lobi antar fraksi maupun dilakukan para capim KPK dirasa bukan masalah. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, juga tidak menampik ada lobi-lobi antar fraksi. Namun, dia enggan mengungkapkan siapa deretan nama capim yang dijagokan PDI Perjuangan malam itu.

"Itu yang sepakat yang kita tidak terbuka. Tidak menyampaikan ke publik tadi disepakati begitu sama temen-temen di ruang lobi," kata Aria menjelaskan.