Masalah di Jakarta sudah lama, bukan cuma di zaman Ahok

Merdeka.com - Yusril Ihza Mahendra, yakin memantapkan langkahnya buat maju sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun hingga kini dia masih mencari dukungan sebagai modal buat nyalon gubernur. Dia pun mengakui jika sudah melakukan pembicaraan dengan banyak pihak termasuk juga pimpinan partai politik.

Namun sampai saat ini belum ada yang memberikan dukungan kongkrit. "Sampai hari ini belum ada kesepakatan apapun, karena masih dalam masa penjajakan dan belum ada keputusan," ujar Yusril saat berbincang dengan merdeka.com di kediamannya kemarin.

Untuk melawan petarungnya dalam Pilgub nanti, Yusril pun mengaku tak memakai jurus. Apalagi menurut dia, persoalan Jakarta dari zaman Gubernur Ali Sadikin sampai saat ini tetap sama. "Jadi jangan dikesan kan bahwa masalah-masalah itu baru ada dari zaman Pak Ahok saja," ujarnya.

Dia pun menegaskan jika gubernur sebelum Ahok juga sudah mencoba mengatasi permasalahan ini. "Seolah-olah orang lain itu enggak kerja apa-apa dan hanya Pak Ahok aja yang kerja," katanya.

Berikut petikan wawancara Yusril Ihza Mahendra kepada Mohammad Yudha Prasetya dari merdeka.com mengenai pencalonannya sebagai Gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

Sampai saat ini, pihak mana saja yang sudah disambangi untuk kepentingan Pilgub DKI 2017 mendatang?

Kita sudah melakukan pembicaraan dengan banyak pihak yang kita anggap relevan dengan proses pencalonan ini. Terutama adalah para pimpinan dari partai-partai politik, dan juga ormas-ormas serta tokoh-tokoh secara perseorangan. Jadi yang kita sudah mengadakan pertemuan kemarin itu mulai dengan pimpinan Partai Gerindra, kemudian dengan Pak SBY yang sifatnya lebih sebagai sahabat dan pribadi. Jadi belum merupakan pertemuan dengan DPP Partai Demokrat.

Tetapi pertemuan-pertemuan ini akan berlanjut sampai nanti tiba saatnya kita melakukan proses pendaftaran sebagai bakal calon pada bulan Juni yang akan datang. Sekarang ini memang semua partai itu sedang dalam tahap penjajakan dan konsolidasi untuk mengambil keputusan akhir mengenai siapa yang akan mereka dukung dalam pencalonan di Pilgub DKI 2017 yang akan datang.

Apa respon atau kesepakatan yang sudah dijalin bersama pihak-pihak yang sudah Anda temui tersebut ?

Sampai hari ini belum ada kesepakatan apapun, karena masih dalam masa penjajakan dan belum ada keputusan. Barangkali hanya Partai Nasdem saja yang sudah memutuskan untuk mendukung Pak Basuki dalam proses pencalonan.

Partai mana lagi yang ingin Anda rangkul untuk mendukung Anda?

Ya semua partai nanti akan kita ajak bicara. Termasuk PDIP juga. Apapun respon dan jawaban mereka, ya kita akan lakukan pembicaraan dengan semua pihak yang terkait dengan proses pencalonan di Pilgub DKI ini.

Apa persiapan Anda untuk verifikasi di KPUD Bulan Agustus nanti?

Di samping melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik, ada tim juga yang bekerja di lapangan untuk mengonsolidasikan rakyat pemilih. Melalui surat dukungan dan penyerahan fotokopi KTP, yang semua itu sudah diformat seperti yang sudah diatur oleh KPUD. Di samping partai juga ada tim yang terdiri dari sejumlah orang, baik dari Partai Bulan Bintang, partai lain, ataupun yang non-partai. Biasalah kalau partai itu menggunakan jalur yang formal, tetapi di samping itu ada juga jalur-jalur lain yang merupakan kekuatan-kekuatan di luar partai.

Bagaimana Anda memetakan bursa Pilgub DKI, termasuk menakar lawan dan kawan?

Semua itu normal, biasa saja. Itu terjadi dalam semua kompetisi pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Awalnya akan muncul banyak calon. Tetapi waktu jugalah yang pada akhirnya akan mengerucutkan calon-calon tersebut. Bisa saja ada 10 pasang calon di tahap awal, tetapi kemudian terjadi konsolidasi, kemudian juga ada jajak pendapat, polling, dan macam-macam upaya untuk mencari dukungan, yang pada akhirnya akan mengerucut.

Yang di Jakarta ini kita harapkan nanti akan mengerucut hingga hanya ada dua pasangan. Ya itulah yang membuat saya tertarik untuk ikut dalam kompetisi politik di Pilgub DKI ini. Pasangannya ya antara pasangan saya dengan pasangan Pak Basuki. Dan ini yang membuat Pilkada Jakarta ini jadi menarik. Kalau ada beberapa pasangan kan sudah enggak begitu menarik lagi. Sekarang ini arahnya sudah kelihatan ke sana. Mudah-mudahan saja sampai pelaksanaan Pilkada pada tahun 2017 yang akan datang keadaannya memang akan seperti itu.

Dengan absennya perwakilan PBB di DPRD DKI, apakah menjadi kendala bagi Anda?

Enggak jadi masalah. Memang selama 10 tahun ini saya kan agak kurang aktif di Partai Bulan Bintang, dan sekarang ini saya didukung dan dipilih untuk menjadi ketua umum lagi hingga kemudian saya jadi proaktif untuk mengonsolidasikan kekuatan partai ini. Jadi ya bisa saja orang dari satu partai mendukung orang lain untuk menjadi calon.

Pak Jusuf Kalla dulu kan dua kali maju ke pencalonan wakil presiden dan tidak didukung oleh partainya sendiri. Tahun 2004 itu yang mendukung malah hanya dua partai, yaitu Demokrat dan PBB. Dan terakhir yang kemarin pun Pak JK juga tidak didukung oleh Golkar. Jadi hal seperti ini sudah umum terjadi. Bahkan Pak Basuki sekarang kan juga enggak punya partai apapun.

Bagaimana cara Anda meyakinkan partai-partai untuk mendukung Anda?

Bahkan sebagian inisiatif dari mereka sendiri untuk menyampaikan hal seperti itu (dukungan -pen). Karena diperlukan adanya satu figur yang bisa berhadapan dengan Petahana. Dan kalau memang figur seperti itu tidak ditemukan dalam partai-partai yang punya wakil di DPRD DKI, saya pikir mereka bisa mencari di luar dari orang yang sebetulnya oleh pengamatan mereka itu potensial untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Kita tahu bahwa Petahananya ini kan juga enggak punya partai, dan cenderung untuk bermasalah dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Jadi hal seperti itulah yang menyebabkan bahwa pihak-pihak yang oposisi itu juga mencari tokoh alternatif yang lain.

Apakah sudah ada perkiraan mengenai siapa nama calon pasangan Anda?

Ada beberapa nama, tetapi belum bisa kita sebutkan karena kurang etis lah. Pada akhirnya nanti akan mengerucut juga. Saya kira tidak ada yang tidak selesai. Karena itu prosesnya akan berjalan lebih cepat nanti untuk mengejar verifikasi di bulan Agustus mendatang.

Celah apa yang bisa Anda jadikan untuk mengungguli saingan Anda?

Enggak pakai celah, terang-terangan saja, head-to-head. Kalau persoalan yang dihadapi oleh Jakarta, persoalannya kan sama, sudah tahu sama tahu sejak dari zaman Gubernur Ali Sadikin hingga saat ini. Yaitu persoalan banjir, kemacetan lalu lintas, pemukiman kumuh, sektor tenaga kerja informal, dan persoalan mengenai penataan kota yang lebih baik.

Itu semua persoalan yang dari dulu sudah ada, jadi jangan dikesan kan bahwa masalah-masalah itu baru ada dari zaman Pak Ahok saja, itu kan enggak benar juga. Seolah-olah orang lain itu enggak kerja apa-apa dan hanya Pak Ahok aja yang kerja. Sementara di tingkat nasional hanya Pak Jokowi saja yang kerja dan presiden-presiden sebelumnya enggak kerja, itu kan enggak benar juga.

Jika persoalan Jakarta dari dulu memang sama, lalu bagaimana Anda mengatasi masalah itu?

Persoalan memang sama, tetapi approach-nya bisa berbeda. Dan saya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini lebih mengedepankan keadilan dan mengedepankan hukum. Kalau misalnya ada konflik antara pengembang dengan rakyat, saya memihak siapa? Saya jelas memihak rakyat. Dan kalau menangani suatu persoalan saya tidak akan menggunakan kekuatan semena-mena. Tetapi saya akan melakukan pendekatan yang lebih humanistik dan kemudian mengedepankan hukum. Karena saya percaya bahwa hukum itu merupakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan persoalan secara adil, damai dan bermartabat.

Yang selama ini ditonjolkan oleh Petahana kan lebih menonjolkan kekuatan, bahkan menarik-narik tentara untuk ikut kembali menjalankan roda administrasi pemerintahan. Dan saya melihat bahwa hal seperti ini tidak begitu positif bagi perjalanan bangsa dan negara ke depannya. Karena bagaimanapun awal reformasi kita itu dulu kan memisahkan polisi dan TNI, dan kemudian menempatkan TNI itu sesuai dengan fungsinya. Tetapi kalau sekarang kan ditarik-tarik lagi. Saya yang bikin undang-undang Polisi, saya yang mewakili pemerintah menyiapkan dan kemudian membahas RUU pemisahan TNI dan Polri sampai selesai di DPR. Saya tahu persis perjalanan reformasi ini arahnya mau ke mana.

Apakah menurut Anda penggunaan kekuatan TNI dalam penyelesaian masalah Jakarta merupakan kesalahan bagi amanat reformasi?

Ya memang itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Reformasi kita itu dulu kan mau demokratisasi dan menegaskan posisi TNI itu sebagai alat negara, bukan lagi ditarik-tarik untuk mendukung policy suatu rezim pemerintahan yang kadang-kadang sebenarnya tidak sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Saya tidak tahu, apakah mungkin karena beliau-beliau yang ada di pemerintahan ini memang awalnya tidak terlibat sama sekali dengan gerakan reformasi. Apa peran Pak Jokowi dalam reformasi tahun 1998-1999 ? Karena itu mereka bisa memahami enggak hakikat persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita sekarang?

Dulu kan kita ingin pemerintahan yang lebih demokratis dan kita lebih mandiri. Supaya kita tidak terlalu didikte oleh kekuatan-kekuatan asing, kita menghindari supaya kita tidak selalu banyak utang kepada pihak luar negeri. Tetapi kalau sekarang kan semua terbalik karena keadaan itu tadi. Tetapi orang tidak banyak mempersoalkannya. Padahal kan dulu-dulu orang selalu mempertanyakan apa track record Anda. Tetapi sekarang orang sudah enggak mempertanyakannya lagi.