Dirut BRI: Suku Bunga Murah Belum Tentu Tingkatkan Penyaluran Kredit

Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso menyebut bahwa suku bunga kredit yang murah belum tentu dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditarget capai 30 persen dari total kredit pada 2024.

"Di model kredit total, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi likuiditas justru memiliki pengaruh penting dan besar terhadap pertumbuhan kredit dibandingkan penetapan suku bunga murah," kata Dirut BRI Sunarso dalam BRI Micro Financing Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).

Pertumbuhan konsumsi masyarakat dan penguatan daya beli masyarakat juga menurutnya menjadi pendorong permintaan kredit dari UMKM.

"Ini harus kita sikapi dengan bijaksana dalam menyusun kebijakan, bahwa ternyata suku bunga kredit bukan faktor utama pertumbuhan kredit," ucapnya.

Adapun saat ini penyaluran kredit dari perbankan kepada UMKM baru mencapai sekitar 21 persen, dimana BRI menyumbang sekitar 67 persen dari total kredit kepada UMKM. Sementara itu sebesar 84 persen dari total portofolio kredit BRI disalurkan kepada UMKM dan hanya 16 persen yang disalurkan kepada korporasi dan wholesales.

"Pada 2025 kita ingin meningkatkan porsi portofolio kredit ke UMKM. Kita ingin penyaluran kredit kepada UMKM mencapai 85 persen dari total kredit," ucapnya.

Untuk itu, menurut Sunarso, BRI akan terus mengembangkan teknologi digital yang dapat mengurangi biaya dan risiko dari pembiayaan UMKM, terutama untuk menyasar nasabah yang sudah memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Saat ini BRI sudah memiliki BRI Kode Desa (BRIKodes) yang memetakan kepadatan ponsel dan profil penggunaan internet masyarakat di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan BRIKodes, baru 100 kecamatan di Indonesia memiliki kepadatan ponsel yang ideal dan penggunaan teknologi digital yang optimal.

"Di daerah seperti itu, BRI bisa menyediakan produk yang full digital. Tapi di daerah dengan kepadatan ponsel rendah dan penggunaan teknologi digital belum optimal yakni sebanyak 2.000 kecamatan, kecocokan produk digital masih dipertanyakan," ucapnya. (mdk/idr)