195 ASN di Purbalingga terbelit utang bank

Merdeka.com - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga terbelit utang di sejumlah bank. Belitan utang tersebut dikhawatirkan bakal mengendurkan kinerja ASN.

"Bagaimana mau kerja dengan baik, kalau gajinya saja sudah habis. Untuk makan saja mungkin harus berpikir lagi bagaimana mencarinya," ungkap Bupati Purbalingga, Tasdi, saat memimpin apel pagi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Selasa (7/3).

Jumlah ASN di Purbalingga hingga awal Maret 2017 tercatat 8.021 orang. 195 ASN di antaranya terbelit utang di sejumlah bank.

Tasdi sendiri sudah mengumpulkan para pimpinan bank untuk tidak memberikan kredit kepada ASN jika sisa gajinya kurang dari 30 persen. Ia juga meminta pimpinan OPD (Organisasi perangkat Daerah) dan bendahara agar tidak mudah merekomendasi ASN yang akan mengajukan utang.

"Jika sisa gajinya kurang dari 30 persen, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pokoknya untuk makan," kata Tasdi.

Tasdi tidak bermaksud melarang ASN untuk mengajukan kredit ke perbankan, namun Tasdi meminta agar ASN tetap mempertimbangkan sisa gajinya. Ia juga meminta ASN untuk tidak hidup konsumtif.

Para ASN juga diminta jangan mudah terpengaruh dengan gaya kehidupan yang di luar kemampuannya. Misalnya,ingin baju yang bagus dan harganya mahal, ingin handphone terbaru dan gaya hidup lain yang tidak mencerminkan kesederhanaan.

"Saya cermati masih saja ada yang berpikir, tidak makan tidak apa yang penting bajunya bagus. Tidak makan tidak apa yang penting handphonenya keluaran baru, sepeda motornya baru. Gaya hedonisme ini yang harus ditinggalkan," kata Tasdi.

Kepada ASN Tasdi juga meminta agar lebih peka dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi masyarakat Purbalingga yang dicontohkan Bupati Tasdi seperti masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

Tasdi mengungkap data, dari jumlah penduduk Purbalingga 947 ribu jiwa atau 301 ribu kepala keluarga (KK), jumlah rumah yang ada baru 241 ribu rumah. Artinya, masih ada keluarga yang tidak punya rumah, mungkin mereka mengontrak, ikut orang tua, ikut saudara atau bisa juga satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga.

"Dari jumlah rumah itu saja, tercatat ada 11,46 persen atau sekitar 27 ribu yang tidak layak huni. Belum lagi rumah yang tidak punya sarana MCK yang layak. Inilah yang butuh perhatian semua pihak termasuk para pejabat dan ASN," ujar Tasdi.