50 Juta akun diretas jelang Pilpres, Menkominfo didesak minta penjelasan Facebook

Merdeka.com - 50 juta akun pengguna Facebook yang dibobol pada Sabtu (29/9). Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk proaktif menghadapi peristiwa peretasan 50 juta akun Facebook via fitur ‘View As’.

Ketua HPHSI Galang Prayogo mendesak agar Menteri Rudiantara lebih aktif untuk segera meminta penjelasan kepada Facebook mengenai daftar akun yang diretas.

"Kementerian Kominfo sudah seharusnya proaktif. Facebook harus terbuka, adakah daftar akun yang diretas berasal dari Indonesia? Jangan lupa, saat ini Indonesia memasuki tahun politik. Bisa saja akun-akun itu digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye hitam," kata Galang saat dikonfirmasi, Senin (1/10).

Galang juga meminta Kemkominfo untuk tetap waspada terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan dan stabilitas ‘kehidupan’ di media sosial terlebih memasuki tahun politik.

"Sejak awal kita semua memprediksi hoaks akan merajalela menjelang Pilpres 2019, semua setuju hoaks menjadi musuh bersama, tetapi tidak ada langkah konkret untuk mencegah itu semua," ungkapnya.

Galang pun menyinggung mengenai penanganan situs hoaks yang menimpa Sandiaga Uno. Dari peristiwa tersebut, pihaknya menilai kinerja Kemkominfo masih belum efisien dan membahayakan untuk budaya bermedia sosial di Indonesia.

"Kalau setiap persoalan dibiarkan menjadi fenomena yang meluas. Situs yang jelas-jelas berisi konten negatif sangat lambat ditutup. Persoalan yang ada di depan mata saja lambat, bagaimana nasib pencegahannya?," tegasnya.

"Inilah yang menjadi persoalan dasar media sosial di Indonesia. Pemerintah kerap abai dengan fenomena yang belakangan kita sudah ketahui menjadi sumber permasalahan dan kerap lambat menanganinya," imbuhnya.

Kemkominfo diharapkan tidak menganggap enteng terkait peretasan akun Facebook yang telah berulang ini.

"Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Media sosial dari multiplatform hanya salah satu dari beragam persoalan komunikasi dan informatika. Kalau pemerintah tidak proaktif menganalisa kemungkinan buruk yang akan terjadi dan mencari solusi dari itu semua, tentu kekacauan media sosial akan menjadi sebuah keniscayaan," ujar Galang.