Ada yang menggoyang Jokowi dan sentimen agama lewat Rohingya

Merdeka.com - Militer Myanmar menyiksa warga Rohingya di daerah Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung di Negara Bagian Rakhine. Tidak hanya lelaki, perempuan, lansia, hingga anak-anak juga jadi korban. Tentara Myanmar dianggap melakukan kejahatan seperti membunuh warga sipil, mencuri harta benda, hingga memerkosa warga Rohingya.

Dunia internasional, termasuk Indonesia, mengecam tragedi kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya. Sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Mulai dari di depan kedutaan besar Myanmar sampai di jalan-jalan, massa aksi meneriakkan tuntutan agar militer Myanmar menghentikan penyiksaan terhadap Rohingya. Mereka juga membawa pesan pada pemerintah Indonesia untuk terlibat aktif menyelesaikan tragedi di Myanmar.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung melihat ada yang menjadikan peristiwa Rohingya sebagai amunisi untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap lambat merespon peristiwa tragedi kemanusiaan ini.

Pramono menyayangkan ada pihak yang masih menilai pemerintah belum maksimal membantu etnis Rohingya di Myanmar. Apalagi, ada nuansa politis di balik kritik lambannya pemerintah bantu muslim Rohingya yang tengah berbondong-bondong mencari suaka ke Bangladesh.

"Tapi kalau kemudian dalam negeri domestik ini dirumorkan, digoreng, ya ini hal yang berkaitan dengan politik, kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).

Sebelum peristiwa Rohingya menjadi konsumsi publik yang begitu luar biasa, kata Pramono, Presiden Jokowi telah mengirim bantuan ke Myanmar. Presiden Jokowi langsung mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan.

"Apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk hal yang bersifat kemanusiaan. Rohingya ini sebenarnya dibandingkan dengan negara siapa pun termasuk kedatangan ibu Menlu ke Myanmar itu kan pejabat pertama kali yang datang, bahkan Sekjen PBB utusan khusus PBB itu mengakui peran Indonesia," kata Pramono.

Peristiwa Rohingya juga mulai digunakan pihak-pihak yang mencoba membangun gerakan antipemerintah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapatkan informasi adanya gerakan itu di media sosial.

"Yang menarik lagi ada Twitter analisis yang menggunakan sofware namanya Opinion Analysis dari Pak Ismail Fahmi. Dari twitter-twitter yang berkembang tentang Rohingya dengan isu-isu tertentu, ternyata sebagian besar lebih banyak mengaitkan permasalahan Rohingya dengan pemerintah dan Presiden," kata Tito di kantornya, Selasa (5/9).

Gerakan di media sosial juga ada yang mencoba membawa isu tragedi kemanusiaan Rohingya untuk membangun sentimen keagamaan.

"Artinya isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia untuk antipati terhadap pemerintah," kata Tito.

Ini mengkhawatirkan. Sebab, tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi keprihatinan bersama justru dimanfaatkan segelintir orang untuk memecah belah bangsa dan menggoyang pemerintahan yang sah.

"Isu Rohingya dikaitkan dengan Presiden Jokowi, jauh lebih besar daripada isu soal kemanusiaan. Jadi orang yang banyak menyampaikan tentang isu ini di Twitter lebih banyak untuk mengajak umat Islam berantipati pada pemerintah dan presiden dibanding sebetulnya berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan," tegas Tito.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana juga melihat kecenderungan itu. Bahkan, ada yang mencoba mengaitkan tragedi Rohingya dengan sentimen agama. Tragedi ini diseret ke ranah agama, padahal persoalannya adalah ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun.

"Saat ini berkembang di Indonesia seolah masalah yang terjadi terhadap etnis Rohingya sebagai masalah antaragama. Padahal masalah ini tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun," kata Hikmahanto Juwana.