Agar Warga Tak Cemas, Ganjar Minta Kemenag Jateng Sosialisasi Penangguhan Visa

Merdeka.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan penangguhan visa kunjungan. Hal ini membuat ribuan calon jemaah umroh asal Indonesia cemas. Untuk menghindari masalah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Kementerian Agama (Kemenag) Jateng gencar melakukan sosialisasi termasuk memastikan calon jemaah tidak dikenakan biaya tambahan.

Hal itu disampaikan Ganjar usai melantik 170 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB negeri Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (28/2). Menurut Ganjar, komunikasi sangat penting agar para calon jemaah tidak was-was.

"Saya minta kepada Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umroh dan calon jemaah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang," kata dia.

Ganjar juga meminta Kanwil Kemenag Jateng untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab sampai saat ini, keputusan penghentian ibadah umroh itu masih simpang siur.

"Semua harus aktif agar tahu keputusan akhirnya seperti apa. Kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik," imbuhnya.

Selain itu, Kemenag lanjut Ganjar juga diminta memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para calon jemaah akibat penghentian ini. Dirinya khawatir, akibat masalah ini, para calon jemaah dirugikan.

"Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan. Kemenag harus hadir sebagai representasi negara. Maka saya minta Kanwil Kemenag Jateng segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umroh serta sosialisasi kepada para jemaah agar tidak ada yang dirugikan," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi. Kebijakan ini berlaku mulai Kamis (27/2/2020). Penangguhan ini diberlakukan untuk menghentikan penyebaran, pengendalian dan pemusnahan Covid-2019 serta melakukan perlindungan yang maksimal terhadap keamanan warga negara, penduduk dan siapapun yang berencana datang ke wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Akibatnya, sejumlah biro perjalanan haji dan umroh merasa dirugikan. Mereka yang telah mempersiapkan segala hal dan telah membayar sejumlah kebutuhan.

Pemerintah pusat melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, M Arfi Hatim telah melarang biro haji umroh mengenakan biaya tambahan kepada jemaah akibat kejadian ini. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah force majeure, dan pemerintah akan mencarikan solusinya.