Agung Laksono: Munas Golkar Digelar di Bawah Tanggal 15 Desember

Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan, musyawarah nasional (Munas) tetap akan digelar pada bulan Desember. Menurutnya, tak bisa bila Munas ingin dipercepat.

"Jadi Desember mungkin di bawah tanggal 15 (Desember) lah kan kalau ke atas sudah mau natal dan sebagainya," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (21/8).

Agung menjelaskan, pelaksanaan munas Golkar sudah rutin pada bulan Desember sejak era kepemimpinan Jusuf Kalla pada 2004. Hingga sekarang tradisi partai beringin itu terjaga.

"Internal sudah tahu karena melalui Rapimnas sebelumnya bahwa penyelenggara Munas itu tetap di bulan Desember tahun 2019 itu jadwal itu sudah sejak tahun 2004 ketika di Bali Pak JK (Jusuf Kalla) terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan Akbar Tanjung itu, periodisasi itu tetap berlangsung sampai sekarang, dan waktu yang tepat setelah pemerintahan terbentuk," jelas Agung.

Agung menyebut, desakan kubu yang ingin munas dipercepat tidak tetap. Sebab, tak ada situasi mendesak yang mengharuskan Golkar untuk mempercepat munas, sehingga digelar munas luar biasa.

"Tidak perlu dipercepat, sebab kalau itu dipercepat berarti sudah Munas Luar Biasa, tentu itu akan mengandung konsekuensi lain, berarti nanti harus Munas lagi baru 7 bulan sudah Munas lagi," ucap Agung.

Selain itu, Agung mengatakan saat ini seluruh pengurus Golkar mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota fokus guna melakukan konsolidasi ditingkat nasional. Sebab, setelah Pemilu selesai, pemerintah disibukkan untuk melakukan pergantian struktural kepemimpinan mulai anggota DPR, MPR hingga DPD.

Setelah negara menyelesaikan konsolidasi dan penyusunan kabinet dan struktural kepemimpinan di legislatif, Golkar baru akan melaksanakan munas. Munas Golkar akan dilakukan dengan sistem dari pusat hingga ke bawah.

"Partai kami menyesuaikan setelah selesai benahi dulu, ikut-ikut dahulu dalam proses tersebut (konsolidasi) baru internal. Kelihatannya konsolidasi organisasi cenderung arahnya top-down, jadi DPP dulu Munas, baru provinsi baru kabupaten kota, kecamatan dan desa-desa, sampai pokker, pokker itu inti publik pemilih di TPS jadi berjenjang top down bukan bawah keatas tapi atas kebawah," tutup Agung.

Sebelumnya, Calon Ketum Golkar Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Kongres, Rakernas, atau Munas partai politik dilaksanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Sebab, menurut politikus yang akrab disapa Bamsoet itu, lebih cepat dilakukan Munas dan semacamnya menandakan kesiapan partai menghadapi agenda ke depan.

Hal tersebut berkaca pada Kongres PDI Perjuangan yang dilaksanakan 8 Agustus 2019 dan Muktamar PKB 20 Agustus 2019. Serta, Partai Gerindra juga akan melakukan Rakernas pada 21 September 2019.

"Penyelenggaraan Kongres, Munas, atau Rakernas sebelum pelantikan presiden-wakil presiden menandakan kesigapan partai politik menghadapi berbagai agenda kebangsaan pasca Pemilu 2019. Idealnya memang seperti itu, jadi presiden-wakil presiden terpilih sudah mengetahui arah dan garis perjuangan partai politik selama lima tahun ke depan. Apalagi pada 23 September 2020 akan ada Pilkada Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," ujar Bamsoet disela acara Muktamar V PKB di Bali, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (21/8).

Politikus Golkar ini menambahkan, agenda penyusunan kabinet, struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan harus dilakukan dalam waktu dekat sebelum agenda Pilkada serentak 2020. Menurut Bamsoet, agenda tersebut memerlukan persiapan matang sejak dini. Sehingga kebijakan partai politik tegak lurus dan tidak bercabang di kemudian hari.