Agus Rahardjo dkk Kembalikan Mandat, Fahri Usul Pimpinan Baru KPK Segera Dilantik
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 langsung dilantik oleh presiden dalam waktu dekat dan tidak perlu menunggu masa jabatan komisioner saat ini berakhir pada 21 Desember mendatang.
Menurutnya, usulan itu berdasar pada pengunduran diri dan penyerahan mandat tiga pimpinan KPK.
"Tidak ada definitif harus tanggal 21 Desember, karena ini sudah mundur tiga. Kemudian yang keempat terpilih Kembali, satu yang belum mundur sebagian teman-teman ada yang berpandangan ya sudah Lantik aja langsung," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/9/2019).
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Bagaimana cara pengisian posisi ketua harian PKB? 'Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029,' pungkasnya.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
Dengan adanya satu pimpinan petahana yakni Alexander Marwata, maka menurut Fahri hanya tersisa satu pimpinan terpilih yang tidak dapat langsung dilantik. "Terutama yang tiga sebagai pengganti gitu loh karena pak Alex sudah ada di situ kan, berarti tinggal satu yang tidak dilantik, menunggu ibu Basaria," ujarnya.
Politisi PKS itu menyebut ada pengecualian apabila Basaria Pandjaitan mundur sukarela, maka semua pimpinan dapat terpilih. "Tapi (kalau) ibu Basaria mengatakan lebih baik satu paket, saya mundur bukan untuk protes kepada pemerintah tetapi untuk memuluskan kerja dari tim baru. Itu juga bisa sekaligus dilantik lima-limanya tidak ada masalah," ucapnya.
Ia menyebut pihaknya akan langsung menyurati presiden terkait pelantikan usai paripurna pengesahan pimpinan KPK hari ini.
"Kita surati presiden tunggu perkembangan, tapi menurut saya disitu empat sudah bisa dilantik. Tinggal satu saja tidak," pungkasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Plt bisa ditunjuk dari empat wakil ketua KPK. Yakni, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, atau Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca SelengkapnyaKPU juga sedang menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan.
Baca Selengkapnya"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi berjanji akan mempercepat proses administrasi agar surpres pengganti Hasyim Asy'ari segera dikirim ke DPR.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.
Baca Selengkapnya