Aher tegaskan Jawa Barat siap ikut moratorium UN
Merdeka.com - Pemerintah segera menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Pelbagai wilayah kini tengah menunggu keputusan pasti pemerintah. Namun, rencana itu sampai saat ini belum ada sosialisasi.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan jika wacana penghapusan UN belum masuk ke pemerintah provinsi. Dengan begitu, pihaknya masih akan menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Ini agar mutu pendidikan di Jawa Barat tetap berkualitas.
"Belum ada sosialisasi. Yang ada bru keputusan tingkat pusat. Kemarin ketemu menteri pendidikan. Ya kita tunggu instruksi saja. Insya Allah Siap," kata Aher, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/11).
-
Kenapa BSI belum mengambil keputusan terkait UUS BTN? Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang aksi korporasi yang akan dilakukan terhadap UUS BTN yang melibatkan BSI, kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum membuat keputusan apapun terkait hal tersebut,“ kata Gunawan.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Siapa yang mengeluarkan pengumuman hasil ujian? Menurut foto yang diunggah, pengumuman hasil ujian ini dikeluarkan oleh Departemen Sipil ITB dan ditandatangani pada Januari 1981.
-
Kapan UTBK dilakukan? UTBK adalah ujian atau tes seleksi untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang harus dilalui calon mahasiswa yang mendaftar jalur SBMPTN atau sekarang disebut juga dengan SNBT.
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
-
Kenapa Rektor UMJ minta putusan MK soal penghapusan PT diberlakukan di 2024? Karena jika diundur pada 2029, maka keputusan untuk menyelamatkan suara rakyat akan sia-sia. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ladang transaksinal jual beli suara.
Meski begitu, kata Aher, daerahnya menegaskan siap jika UN memang resmi dihapus. Bahkan pihaknya bakal membantu dan mengikuti anjuran dengan membentuk formulasi standar kelulusan siswa nantinya.
"Ya kita tuggu instruksi. Insya Allah siap," ujarnya.
Aher mengaku belum bisa bicara banyak mengenai formulasi standar kelulusan pada 2017 mendatang. "Kan baru mau ditugaskan. Pokoknya siap. Sekarangkan belum ada instruksinya, kalau belum ada mau ngomong apa kita," terangnya.
Seperti diketahui, Muhadjir Effendy memastikan moratorium UN terhitung sejak tahun 2017. Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum Jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu Inpres," kata Muhadjir.
Namun, tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan pemerintah setempat. Sistem disentralisasi ujian akhir ini jauh lebih baik, menurut Muhadjir. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaSebagai perguruan tinggi negeri yang taat azas, UnNes tetap akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Baca Selengkapnyarencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaAbdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaPihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.
Baca SelengkapnyaRencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca Selengkapnya