Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aher tegaskan Jawa Barat siap ikut moratorium UN

Aher tegaskan Jawa Barat siap ikut moratorium UN UNBK SMP. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah segera menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Pelbagai wilayah kini tengah menunggu keputusan pasti pemerintah. Namun, rencana itu sampai saat ini belum ada sosialisasi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan jika wacana penghapusan UN belum masuk ke pemerintah provinsi. Dengan begitu, pihaknya masih akan menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Ini agar mutu pendidikan di Jawa Barat tetap berkualitas.

"Belum ada sosialisasi. Yang ada bru keputusan tingkat pusat. Kemarin ketemu menteri pendidikan. Ya kita tunggu instruksi saja. Insya Allah Siap," kata Aher, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/11).

Meski begitu, kata Aher, daerahnya menegaskan siap jika UN memang resmi dihapus. Bahkan pihaknya bakal membantu dan mengikuti anjuran dengan membentuk formulasi standar kelulusan siswa nantinya.

"Ya kita tuggu instruksi. Insya Allah siap," ujarnya.

Aher mengaku belum bisa bicara banyak mengenai formulasi standar kelulusan pada 2017 mendatang. "Kan baru mau ditugaskan. Pokoknya siap. Sekarangkan belum ada instruksinya, kalau belum ada mau ngomong apa kita," terangnya.

Seperti diketahui, Muhadjir Effendy memastikan moratorium UN terhitung sejak tahun 2017. Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum Jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu Inpres," kata Muhadjir.

Namun, tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan pemerintah setempat. Sistem disentralisasi ujian akhir ini jauh lebih baik, menurut Muhadjir. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali

Abdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.

Baca Selengkapnya
Ikuti Arahan Mendikbud, Kampus Negeri Ini Tunda Kenaikan UKT
Ikuti Arahan Mendikbud, Kampus Negeri Ini Tunda Kenaikan UKT

Sebagai perguruan tinggi negeri yang taat azas, UnNes tetap akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Baca Selengkapnya
Kabar Baik, Tenaga Honorer Batal Dihapus hingga 2024!
Kabar Baik, Tenaga Honorer Batal Dihapus hingga 2024!

rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut UKT Mahasiswa Kemungkinan Naik Tahun Depan
Jokowi Sebut UKT Mahasiswa Kemungkinan Naik Tahun Depan

Kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

Baca Selengkapnya
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat

Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

Baca Selengkapnya
UKT Dibatalkan Pemerintah, Ini Respons UI
UKT Dibatalkan Pemerintah, Ini Respons UI

Pihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.

Baca Selengkapnya
Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru
Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru

Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Baca Selengkapnya