Ahok: Dari dulu saya sudah protes, nggak perlu bikin e-KTP

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan e-KTP jangan terlalu sering difotokopi. Apalagi jika kartu e-KTP itu sampai dihekter (distaples) karena dapar merusak chip.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan agar dibuatkan KTP seperti ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga dapat menghemat anggaran yang ada.

"Saya enggak komentar, dari dulu sudah protes di komisi II enggak perlu bikin e-KTP. Pakai BPD (bank pembangunan daerah) saja seluruh Indonesia. Kayak mahasiswa bank bikinin, bukti KJP pakai bank DKI, sama kan. Ngapain bikin begitu uang triliunan,"ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5).

Menurutnya, seluruh wilayah di Indonesia memiliki BPD, secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut, justru akan menguntungkan warga karena dapat mempergunakan sebagai tarik tunai.

"Mana bahaya dikasih duit, orang pegang kartu kredit bisa narik uang tabungan di seluruh dunia, coba ke luar negeri kadang tukar mata uang dollar, sampai luar tuker lagi, itu lebih mahal. Mendingan pakai tabungan kita langsung ATM luar kurs sekali bayar, saya ga pernah bawa uang banyak ke luar negeri. Tapi emang ada jumlah maksimal, tarik aja maksimal," jelasnya.

Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika masih takut akan disalahgunakan maka dapat dibuat double dengan NPWP sekalian.

"Syarat bank kan ketat, kalau masih takut nanti bikin dobel. Gampang, semua yang dapat itu dikasih NPWP, kamu mau double pajak?"tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan perlakuan e-KTP harus dibedakan dengan KTP lama. Sebab, dalam e-KTP terdapat chip yang jika dihekter (dijegrek) akan rusak. Karena memang e-KTP itu beda dengan KTP yang lama.

"Dalam e-KTP ada yang namanya chip. Kalau dia bolong-bolong nanti chipnya, nanti jadi rusak," ujarnya.

Meski demikian, Gamawan menjamin jika kartu e-KTP itu rusak, dapat diganti dengan biaya yang gratis. "Ya bisa diganti lagi, dan gratis," tutupnya.

Diketahui, dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ menyatakan tata cara penggunaan e-KTP. Surat Edaran itu meminta kepada semua Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, kepala lembaga lainnya, kepala kepolisian RI, gubernur Bank Indonesia/para pimpinan bank, para gubernur, para bupati/wali kota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan difotokopi, distaples dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP. Sebagai penggantinya dicatat "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" dan "Nama Lengkap."