Airin Minta Warga Belum Terdata Tahap Pertama Bansos Covid-19 Segera Melapor

Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mengakui adanya sejumlah kekeliruan pendataan dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial terdampak Covid-19 di Tangerang Selatan. Hal itu, karena pihaknya ingin kecepatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Menurut Airin, sambil berjalan waktu, pendataan KPM bisa diperbaiki.

"Beberapa menjadi persoalan. Saya bilang jalan saja dulu, sambil kita melakukan evaluasi. Sambil saya bilang sepakat dengan Menteri, dari pada menunggu data sempurna, baru nanti kita sampaikan kalau ada apa-apa segera perbaiki. Secara aturan itu dibolehkan kemensos untuk kita mengubah itu, jadi tidak perlu izin lagi ke Kemensos," kata Airin di Lengkong Karya, usai mendampingi Menko PMK Muhadjir Efendi Kamis (14/5).

Dia menerangkan, Kota Tangerang Selatan hingga saat ini, masih memiliki kelebihan kuota bansos Kementerian Sosial bagi KPM terdampak Covid-19. Dengan kuota lebih itu, dimungkinkan warga terdampak yang belum menerima bantuan memperoleh bantuan Pemerintah.

"Jadi masih ada sisanya kurang lebih 14 ribuan, kita tunggu silakan. Kalau di lapangan ada yang masih butuh bisa disampaikan ke hotline kami atau melalui website Dinsos," terang Airin.

Dengan sisa kuota KPM di Tangsel, dari Kemensos, Airin mengaku sudah meminta para ketua RT dan RW, mengusulkan data keluarga miskin baru yang benar-benar belum menerima bantuan.

"Saya sudah sampaikan ke para RT RW, kita sampaikan tahap pertama ini di lapangan kalau ada yang belum terdata, segera sampaikan ke kita. Kami ada tim verifikator, ada Dukcapil, inspektorat dan nanti kita sampaikan ke Kemensos berjenjang. Agar ada yang bertanggung jawab karena yang tahu siapa yang membutuhkan ya pak RT dan RW, kita percayakan ke RT dan RW," jelas dia.

Dia juga tak menutup kemungkinan, adanya usulan dari masyarakat, untuk keluarga penerima Bansos yang berhak tapi belum terdata oleh RT dan RW.

"Tapi bisa saja ada orang yang menurut kamu terdampak, sampaikan ke kita. Nanti akan ditindaklanjuti. Ada sifatnya usulan dari bawah atau misalnya ke Dinsos, dan nanti tim verifikasi lapangan akan terus mengkroscek," jelas dia.