Airlangga tolak komentari aliran duit e-KTP Rp 5 miliar ke Rapimnas Golkar

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi pernyataan terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto tentang duit Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan Rapimnas 2012. Sebab menurut Airlangga, sudah ada laporan keuangan sebelumnya.

"Kita menatap masa depan. Sudah Munaslub, sudah ada release and research laporan keuangan," kata Airlangga saat ditemui saat Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (23/3).

Saat ditanya bagaimana mekanisme dana rapimnas, Airlangga meminta untuk bertanya kepada pihak bendahara. Padahal, nama dia pernah tercatat sebagai Wakil Bendahara Umum, dengan Bendahara Umum Setya Novanto dalam kepengurusan tahun 2009-2014. Sementara, ada nama Bambang Soesatyo yang tercatat sebagai wakil bendahara Rapimnas.

"Tanya pada saat itu," ucapnya sembari meninggalkan awak media.

Terpisah, Ketua Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan hal tersebut harusnya diketahui oleh bendahara umum. Sebab semua uang yang akan dipakai untuk acara partai dianggarkan oleh bendahara umum. Termasuk pula sumbangan-sumbangan kader untuk suatu acara.

"Biasanya dari kas bendahara umum partai. Seharusnya yang tahu itu kas, bendahara umum, proses penyelenggaraan segala macamnya dan sumbangan kader, sumbangan kader kan juga tidak bisa besar-besar," kata dia.

"Yang tahu persisnya kan pasti bendahara umum kan bendahara umum yang melakukan pencatatan program-program partai kegiatan partai dicatat kemudian dianggarkan, bagaimana sourcenya (tugas) bendahara umum," imbuhnya.

Sebelumnya, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan akan segera melakukan audit terhadap keuangan Golkar. Ketika ditanyakan kepada Aziz dia mengaku sudah seharusnya kas partai selalu diaudit tiap tahun. Dia belum mengamini apakah sudah dilakukan audit seperti yang diakui Idrus.

"Setahu saya tiap tahun. Kalau enggak dana anggaran dari negara tidak akan turun sebelum itu turun pasti dicek," kata dia. (mdk/bal)