Follow
Akun Medsos Kejaksaan Ramai-ramai Unggah 'Corruptors Fight Back'
Merdeka.com - Sejumlah akun media sosial milik Kejaksaan RI mengunggah gambar bertulisan ‘Corruptor Fight Back’ alias koruptor melawan balik. Misalnya, akun Kejari Jakpus, Konawe Selatan, Maros hingga Depok mengunggah gambar yang sama.
Disematkan pula tulisan tentang sejumlah kasus kroupsi kakap yang tengah ditangani Kejagung era ST Burhanuddin ini. Di antaranya, kasus Jiwasraya, Asabri, impor tekstil, hingga reksadana sekuritas.
"Dukung kami melawan koruptor," tulis unggahan akun Instagram, Kejari Jakpus, dikutip merdeka.com, Sabtu (21/8).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
©2021 Merdeka.com/istimewa
Akun IG Kejagung pun memposting gambar bertulisan yang hampir mirip. Dengan narasi Corruptors Fight Back! Prosecutor Will Be Stronger. Artinya, para koruptor menyerang balik, Jaksa akan lebih kuat.
"Berapapun kasus mega korupsi yang ditangani kejaksaan agung tak kunjung diapresiasi. Kasus jaksa Pinangki beserta ribuan alasan lainnya dibuat-buat sebagai pemberat," unggahan IG Kejari Maros.
©2021 Merdeka.com/istimewa
Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer menolak berkomentar soal ini. Saat dihubungi, pesan singkat yang dikirim tak berbalas. Telepon pun tak diangkat.
Sebelumnya, dalam survei teranyar dua lembaga yakni KedaiKOPI dan SMRC, lembaga Kejagung memang menjadi sorotan. Misalnya soal penyitaan barang bukti dan ketimpangan penegakan hukum.
©2021 Merdeka.com/istimewa
(mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Kejagung resmi menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi (AQ) sebagai tersangka, Jumat (3/11/2023).
Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca Selengkapnya