Follow
Aliansi Masyarakat Trenggalek desak Panwaslu larang Emil kampanye terselubung
Merdeka.com - Sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Trenggalek Peduli Pilgub Jatim jujur mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Trenggalek, Selasa (26/6).
Mereka menuntut Panwaslu untuk melarang Emil Dardak, calon wakil gubernur Jatim nomor 1 yang kini kembali aktif menjabat Bupati Trenggalek untuk melakukan kampanye terselubung.
"Permintaan ini dalam rangka mewujudkan Pilgub yang jujur, adil, bermartabat dan berbudaya," ucap Sutarni, Koordinator Aliansi Masyarakat Trenggalek Peduli Pilgub Jatim Jujur.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa yang dikunjungi Kapolsek untuk bantu mencoblos di Pemilu 2024? Dia merupakan salah seorang warga disabilitas di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kelurahan Bantalan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.
-
Dimana Bawaslu Temanggung melakukan patroli pengawasan? Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
Sutarni mengungkapkan, ada lima poin tuntutan yang dilayangkan kepada Panwaslu Trenggalek. Pertama, ucap dia, menolak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan cawagub yang juga bupati Trenggalek melakukan kampanye terselubung dengan modus peninjauan TPS.
Kedua, lanjutnya, tindakan Bupati Trenggalek nyata-nyata merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan menunjukkan sikap mental yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Trenggalek.
"Ketiga, kami mendesak Panwaslu Kabupaten Trenggalek melarang Bupati Trenggalek lakukan kampanye terselubung," ungkap dia.
Tuntutan yang keempat, sambung Sutarni, mengajak masyarakat Trenggalek dan Jawa Timur untuk selalu waspada terhadap berbagai bentuk kecurangan, penyalahgunaan kewenangan dan money politik.
"Kelima, kami mendesak Panwaslu Trenggalek melakukan proses hukum jika Bupati Trenggalek nekat pelanggaran peraturan perundang-undangan melakukan kampanye terselubung dengan modus melakukan peninjauan TPS," terang Sutarni.
"Itulah tuntutan kami. Agar ini diperhatikan dan jadi pertimbangan Panwas," tambahnya.
Sementara Ketua Panwaslu Trenggalek Agus Trianta mengatakan pihaknya masih belum mengetahui sejumlah tuntutan yang disampaikan masyarakat yang datang di Sekretariat Panwaslu Trenggalek.
"Saya masih belum tau. Ini baru datang (di kantor), tadi sedang patroli di lapangan. Coba nanti saya tanyakan pihak (komisioner) SDM," ucapnya singkat ketika dihubungi merdeka.com.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Laporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Laporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Temuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Namun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca Selengkapnya
Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca Selengkapnya
Dalam aksinya mereka berorasi menyampaikan aspirasinya dan membentangkan spanduk tuntutan.
Baca Selengkapnya
Dugaan pelanggaran yang ditemukan itu berupa dugaan pelanggaran kampanye.
Baca Selengkapnya