Follow
Anggaran 2020, Polri Minta Tambahan Rp13 T, Kejagung Rp4 T
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum HAM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Dalam rapat itu mereka membahas anggaran kerja untuk tahun 2020.
Ketiga lembaga itu mengajukan tambahan anggaran kerja tahun 2020. Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp13.921.566.761 dengan pagu indikatif tahun 2020 Rp90.322.223.353.351.
"Di tahun 2020, anggarannya menjadi Rp90,3 triliun Namun, kami merasa jumlah tsb masih kurang. Untuk itu, kami meminta tambahan anggaran lagi sebesar Rp13 triliun," kata Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
Kemudian, Kemenkum HAM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3.240.634.343.000. Pagu indikatif 2020 Rp13.606.453.723.
"Kemenkum HAM mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp3.240.634.343.000, kami berharap usulan tambahan anggaran ini bisa disetujui oleh Komisi III," ungkap Sekjen KemenkumHAM Bambang Rantam Sariwanto.
Sedangkan Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengusulkan tambahan anggaran untuk lembaganya sebesar Rp4.040.656.795.000. Pagu indikatif tahun 2020 Rp6.797.505.795.000.
"Kami meminta tambahan anggaran untuk Kejaksaan sebesar Rp4.040.656.795.000," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Agus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Adapun pembahasan rapat terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah mitra, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan
Baca Selengkapnya
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca Selengkapnya