Anggaran Terbatas, Pemkab Purbalingga akan Otak-Atik Dana Desa untuk Atasi Corona

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengakui keterbatasan anggaran dalam mengatasi penyebaran virus corona. Untuk mengatasinya, salah satu upaya dengan memanfaatkan dana desa untuk penanganan corona. Saat ini Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi akan membahas skema berapa yang harus ditanggung oleh perangkat desa.

"Dengan anggaran yang terbatas, tentunya Pemkab Purbalingga harus didukung oleh Pemerintahan Desa. Apalagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah menginstruksikan untuk menggunakan dana desa guna diarahkan untuk penanganan Covid di tingkat desa. Jadi nanti akan dibahas skemanya, berapa yang harus dibiayai oleh pemerintah kabupaten dan berapa dari Pemdes. Jika ada dukungan dari organisasi sosial lainnya atau komunitas masyarakat yang peduli, tentunya bisa akan meringankan beban semua pihak. Ini saatnya semua pihak bergotong royong untuk saling menolong," kata Tiwi kepada wartawan, Selasa (31/3).

Tiwi menuturkan, sejauh ini Pemkab Purbalingga telah menggelontorkan anggaran Rp12 miliar untuk menangani corona. Kini Pemkab Purbalingga tengah menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Tiwi mengatakan anggaran yang dikeluarkan terkait penanganan Covid-19 untuk pembelian alat pelindung diri (APD), pembuatan ruang isolasi darurat, dukungan untuk tim medis dan anggaran mendesak lainnya.

"Untuk dua bulan saja, anggarannya sudah mencapai Rp12 miliar. Kami sedang membahas anggaran yang sekiranya bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19," kata Tiwi.

Saat ini Pemkab Purbalingga juga tengah menyiapkan skema JPS bagi warga yang terdampak wabah pandemi Covid-19. Siapa nantinya yang akan menerima (JPS) akan dibahas secara teknis lebih lanjut.

"Untuk berapa besaran anggaran yang dibutuhkan, masih kami hitung, karena harus mengurangi atau bahkan membatalkan kegiatan proyek yang lain," katanya.

Prioritas pemberian JPS, yang pertama pasien atau keluarga pasien yang menjadi kepala keluarga. Selanjutnya pasien dalam pengawasan (PDP). Karena anggaran yang terbatas, maka JPS sifatnya lebih ke bantuan untuk meringankan keluarga pasien.

"Hal ini juga seperti dilakukan kabupaten lain seperti Kota Semarang dan kota Magelang," kata Bupati Tiwi.

Sedang bagi warga yang telah menerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), juga menjadi pertimbangan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Apalagi untuk BPNT nilainya sudah ditambah Rp50 ribu oleh pemerintah pusat menjadi Rp200 ribu, dan yang program PKH penyalurannya dipercepat.