Anggota DPR bantah ada operasi intelijen, pemerintah RI justru lindungi Rizieq

Merdeka.com - Pimpinan FPI Rizieq Syihab sempat diamankan pihak kepolisian Arab Saudi karena di depan rumahnya terpasang bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid beberapa hari lalu. Bendera ini dilarang di Arab Saudi karena diafiliasikan dengan organisasi ISIS.

Banyak pihak kemudian menuduh ada operasi intelijen yang ingin menjatuhkan Rizieq. Alasannya, Rizieq mengaku tak tahu siapa yang memasang bendera tersebut.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon membantah kejadian yang menimpa Rizieq itu sebuah operasi intelijen untuk menjatuhkan namanya. Menurut dia selama ini pemerintah cukup protektif terhadap warganya yang ada di luar negeri.

"Ya kami mendengar juga dugaan itu ya, bahwa ada operasi intelijen. Tapi sejauh yang kami cek dan kami monitor selama ini justru dengan proses yang dilakukan pihak otoritas Indonesia, justru pada posisi ikut memproteksi Pak Habib Rizieq. Jadi bukan dalam kaitan justru apa yang disampaikan di publik seolah ini menjadi operasi intelijen kita," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).

Respons pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi atas peristiwa yang menimpa Rizieq disampaikan politikus PDIP ini untuk melindungi yang bersangkutan. Sekaligus itu juga dapat menepis adanya operasi intelijen.

"Posisi pemerintah melakukan perlindungan terhadap beliau. Ini sekaligus menepis bahwa berita itu, operasi intelijen kita yang berkolaborasi dengan otoritas di Arab Saudi saya kira tidak benar," bantahnya.

"Yang benar adalah justru pemerintah, para instansi terkait di Indonesia ya sangat memberikan perlindungan hukum dan juga perlindungan hak asasi beliau dalam melakukan aktivitas sesuai dengan ruang gerak beliau di Arab Saudi," sambungnya.

Terkait kendala yang menyebabkan Rizieq masih berada di Arab Saudi sampai saat ini, Effendi mengatakan permasalahannya bukan di pemerintah Indonesia. Pemerintah, kata dia, tak pernah melakukan intimidasi. Rizieq diketahui berada di Arab Saudi sejak kasus dugaan obrolan pornografinya mencuat 2016 lalu. Kepolisian kemudian mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut.

"Kalau yang kami ketahui dari hasil rapat ketika disampaikan misalnya ya, kendalanya justru di bukan proses, prosedur di pihak Indonesia atau di pemerintah kita. Jadi intinya ada sesuatu yang di luar otoritas dari pemerintah kita. Karena bagi kita, kita tanya apakah ada satu ancaman untuk yang bersangkutan bila datang kemudian langsung dilakukan proses penahanan dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan urung hadir karena adanya ancaman dari posisi yang bersangkutan dalam statusnya tersangka di beberapa kasus. Ada proses pendekatan persuasif bahkan dari pihak kita. Saya kira ini harus diketahui publik. Tidak ada intimidasi, tidak ada proses menghalang-halangi kehadiran beliau untuk kembali ke tanah air," pungkasnya.