Anggota DPR Minta Penyelesaian Masalah di Wadas Mengutamakan Hak Asasi Manusia
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil meminta pihak kepolisian menjauhi tindakan kekerasan yang tidak diperlukan dalam proses pengukuhan lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nasir meminta semua pihak membuka dialog penyelesaian dengan mengedepankan hak asasi manusia.
Nasir menyesalkan penangkapan terhadap jumlah warga yang kemudian sempat ditahan di Polsek Purworejo.
"Saya perhatikan video yang tersebar adanya indikasi tindak represifitas aparat terhadap masyarakat di Wadas," katanya dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/2).
-
Bagaimana Bupati Tuban meminta masyarakat agar bersikap? Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halidra Faridzky mengimbau kepada masyarakat Tuban agar tetap tenang, namun waspada menghadapi gempa. 'Serta dimohon menghindari bangunan-bangunan yang retak, bangunan yang tidak layak agar tak ditempati lebih dulu. Karena dimungkinkan masih akan ada gempa susulan,' katanya.
-
Bagaimana Kota Medan mengajak warga ikut normalisasi? 'Nah, bapak dan ibu camat, kalau bisa ajak masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi, ini tujuannya untuk mengedukasi dan agar tidak ada kesan yang membenarkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke sungai, nanti dibersihkan oleh pemerintah. Bukan, bukan itu. Kita bangkitkan sama-sama kesadaran masyarakat, ' pesannya.
-
Bagaimana Heru Budi minta camat dan lurah jaga netralitas di medsos? Terakhir, Heru mewanti-wanti soal cara menggunakan media sosial. Dia berharap, para camat dan lurah untuk tak asal berkomentar di media sosial. “Misalnya Bapak-Bapak ada di grup masyarakat, ya sudah kalau hal-hal yang tidak dikomentarin, tidak perlu. Kalau bilang, 'Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat ada banjir atau ini atau ada anak yang sakit DBD', jawab,“
-
Siapa yang mengatakan welas asih kunci toleransi? Menurut sesepuh penghayat kepercayaan yang berkembang di Dusun Susuru, Surya Sukmana, konsep welas asih jadi kunci terwujudnya keberagaman di sana.
-
Kenapa Arsjad Rasyid menyinggung soal netralitas? Ketua TPN Arsjad Rasyid menyinggung soal netralitas seorang pemimpin hingga hak berdemokrasi atas insiden itu.'Apa yang dikatakan oleh para pemimpin daripada semua yang ada di negara ini yang mengatakan netralitas, netralitas, netralitas, dan semua ini kita, semua masyarakat mempunyai hak.
-
Siapa yang meminta polisi untuk tidak mengintimidasi? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengimbau agar kepolisian tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada seluruh pihak menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024.
Dia meminta kepada masyarakat juga menahan diri memastikan keadaan kondusif agar ada upaya dialog terbuka. Nasir mendorong solusi yang mengedepankan hak asasi manusia.
"Saya mengimbau kepada masyarakat dari berbagai pihak dan kalangan untuk menahan diri, memastikan keadaan menjadi kondusif agar supaya bisa dibuka dialog penyelesaian dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak-hak asasi manusia," ujarnya.
Nasir mengaku mengerti apa yang dirasakan masyarakat Wadas. Dia khawatir jangan sampai rakyat dihadapkan negara dalam hal ini polisi harus melindungi dan menjaga mereka.
"Saya bersama masyarakat Wadas, kita pelajari lagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi," tutupnya.
Diketahui, pada Selasa pagi (8/2), aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kedatangan aparat kepolisian ini menurut Polda Jawa Tengah untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.
Aparat membawa senjata lengkap, tameng, gas air mata, dan anjing K-9. Padahal, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, aparat hanya datang untuk menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif.
Akibatnya, warga Desa Wadas ketakutan. Mereka menangis, ketakutan, hingga terjadi penangkapan serta pencopotan banner penolakan Bendungan Bener.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca SelengkapnyaSejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaMenurut Habib Luthfi, sampai saat ini Polri telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaHaedar meminta semua pihak menjaga diri dan jangan sampai terjadi pencideraan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya