Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Minta PPKM Darurat Berlakukan Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Anggota DPR Minta PPKM Darurat Berlakukan Sanksi Tegas Pelanggar Aturan Kasus Covid-19 di Jakarta. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta penerapan PPKM Darurat diiringi dengan sikat tegas dan konsisten menerapkan aturan di lapangan. Rahmad mengatakan, perlu sanksi tegas bagi pelanggar aturan. PPKM Mikro sebelumnya lemah dalam menegakkan disiplin.

"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang, aksi demo dibiarkan," ujar Rahmad dalam keterangannya, Kamis (1/7).

Rahmad setuju dengan kebijakan PPKM Darurat ini sebab PPKM Mikro kurang efektif. Lonjakan kasus baru Covid-19 terjadi dan nyaris tidak terkendali.

"Situasi saat ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan. Sementara fasilitas kesehatan kita nyaris lumpuh karena sudah tidak mampu lagi melayani pasien Covid-19. Nah,dalam kondisi darurat seperti sekarang tidak ada pilihan lain, harus dilakukan secepatnya langkah darurat, yakni menerapkan PPKM Darurat," katanya.

Anggota DPR Fraksi PDIP ini meminta masyarakat menaati keputusan PPKM Darurat. Ia meminta masyarakat bersabar meski sulit saat menghadapi kebijakan PPKM Darurat.

"Ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi," katanya.

Rahmad juga meminta pemerintah bergerak cepat menambah ketersediaan fasilitas kesehatan pasien Covid-19.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang perawatan, fasilitas isolas pasien OTG di luar fayankes, jaminan ketersediaan perangkat medis dan pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan," katanya.

Rahmad meyakini, pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan jika semua elemen bangsa bekerja secara gotong-royong. Karena itu pula, Rahmad berharap pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan media, semua bersatu dalam mengedukasi masyarakat agar mentaati protokol kesehatan.

"Inilah saatnya bergotong-royong menyelamatkan anak bangsa. Para tokoh bisa ikut ambil bagian menumbuhkan kesadaran masyarakat, selain untuk mematuhi prokes, juga untuk mengikuti vaksin serta ikut meredam beredarnya informasi yang menyesatkan dikalangan masyarakat," ucapnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos

Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?

Baca Selengkapnya
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Pentingnya indikator untuk menentukan apakah negara sudah masuk dalam kondisi darurat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku KDRT dan Kekerasan pada Perempuan
Ketua DPR Puan Maharani Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku KDRT dan Kekerasan pada Perempuan

Puan meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku KDRT dan kekerasan terhadap perempuan juga anak tanpa toleransi.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani: No viral, No Justice
Ketua DPR Puan Maharani: No viral, No Justice

Ketua DPR menilai mengatakan inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice menjadi tantangan bagi DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menjerit Rieke 'Oneng' Mohon ke Puan di DPR, Rakyat Sulit Kerja & CPNS Berantakan
VIDEO: Menjerit Rieke 'Oneng' Mohon ke Puan di DPR, Rakyat Sulit Kerja & CPNS Berantakan

Rieke menyampaikan permohonan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna, Kamis, 10 September 202

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR

Baca Selengkapnya
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya