Anggota DPR Soroti RUU IKN Kurang Memperhatikan Aspek Lingkungan

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menganggap pembuatan RUU Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan terburu-buru. Dia menyoroti pengaturan yang berkaitan dengan lingkungan. Hanya ada pada satu pasal terkait lingkungan dalam RUU IKN. Padahal, pemindahan IKN pasti berdampak luas bagi lingkungan.

"Pengaturan ini penting karena kawasan Kalimantan setidaknya memiliki 37 spesies burung, 44 mamalia darat dan lebih dari sepertiga dari perkiraan seluruh tumbuhan sebanyak 10,000 sampai 15,000 spesies hanya terdapat di pulau ini," kata Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS ini dalam keterangannya, Selasa (14/12).

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan rencana koridor satwa artifisial yang mempertimbangkan keanekaragaman hayati serta menjamin flora dan fauna secara berkelanjutan.

Orang lain juga bertanya?

"Banyaknya kritikan dalam draf ini membuktikan kualitas draf RUU yang kurang baik. Sehingga pembahasannya, seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada publik dan para ahli untuk memberikan masukan pada draf RUU ini," papar dia.

Minim Masukan Pakar

Hingga saat ini, proses RUU Ibu Kota Negara (IKN) dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, telah dilakukan rapat untuk mendengarkan masukan dan pendapat dari para pakar melalui Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU).

"Namun demikian, proses pembahasan RUU IKN nampaknya akan dilakukan secara cepat. Hal ini terlihat dari jumlah ahli yang diundang bisa mencapai 4 sampai 5 orang dalam sehari dan RDPU dengan pakar ini. Bahkan dilakukan pada hari libur," kata dia.

Para ahli dari beragam sektor dan keahlian ini diminta untuk memberikan masukan dan pandangannya sesuai dengan bidang kepakarannya. Namun, menurutnya, catatan para ahli justru banyak yang tak muncul dalam draf.

"Dari berbagai pandangan ahli yang sudah masuk, beberapa ahli memberikan catatan terjadinya disparitas antara Naskah Akademik (NA) dengan draf RUU IKN. Sebab banyak hal yang disampaikan dalam NA, namun tidak muncul dalam draf RUU IKN," ungkap Suryadi.

Agenda terjadwal hari ini sudah mulai dilakukan pembahasan pasal per pasal. "Oleh sebab itu FPKS berharap pembahasan RUU IKN ini dapat disiarkan langsung melalui media daring agar bisa diakses secara luas oleh publik," tutup Suryadi

Reporter: Yopi Makdori

(mdk/ray)