Atasi konflik Keraton Solo, Wantimpres kumpulkan anak PB XII

Merdeka.com - Konflik yang terus berlangsung di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memasuki babak baru. Setelah kedua kubu yang berseteru saling melapor ke polisi, bahkan ke pengadilan, kini upaya damai dilakukan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Subagyo HS.

Menjelang peringatan naik tahta sang raja 22 April mendatang, situasi makin memanas dan dikhawatirkan menimbulkan konflik fisik. Guna menghindari hal tersebut, seluruh putra-putri almarhum Raja Pakubuwono (PB) XII diundang untuk berdiskusi di sebuah restoran di Solo, Kamis (30/3) petang. Namun dari 35 keturunan PB XII, hanya 10 orang yang hadir.

Pertemuan yang direncanakan membahas acara peringatan naik tahta Raja Keraton Kasunanan Surakarta atau Jumenengan Dalem PB XIII. Namun disayangkan, kubu Lembaga Dewan Adat yang selama beberapa tahun 'menguasai' keraton ini tidak hadir.

Sementara beberapa yang hadir antara lain Raja Surakarta PB XIII Hangabehi dan beberapa anaknya, anggota Tim Lima, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Maruli Simanjuntak dan Subagyo HS.

Subagyo HS mengatakan, peringatan naik tahta akan dilaksanakan sesuai tradisi, yakni dengan kehadiran Raja PB XIII Hangabehi. Sebab, selama konflik keluarga 4 tahun terakhir, acara yang digelar di Sasana Sewaka tersebut tak bisa dihadiri raja. Raja selama ini tak bisa bertahta akibat adanya pagar penyekat.

"Kami sangat berharap ada penyelesaian secara kekeluargaan. Salah satu contohnya, selama ini ada kendala pagar penyekat yang menghalangi untuk Sinuhun PB XII melaksanakan jumenengan. Mari kita bongkar bersama, tidak perlu ada konflik," ujar Subagyo.

Terkait ketidakhadiran kubu Lembaga Dewan Adat, Subagyo memastikan jika telah mengundang seluruh putra-putri PB XII, meskipun melalui pesan singkat di ponsel.

"Waktu kami sangat terbatas, semua sudah kami undang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita undang lewat SMS. Undangan secara resmi kami berikan di pertemuan ini," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta, KPH Eddy Wirabhumi, tak menampik adanya undangan melalui SMS tersebut. Namun dia tidak bisa memastikan keabsahan undangan melalui SMS tersebut.

"Kami meragukan keabsahan undangan yang dikirim. Kalau cuma SMS kan siapapun bisa kirim, tinggal ketik dan di bagian bawah ditulis Subagyo HS, bisa," ucapnya.

Watimpres dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, menjadi saksi pembentukan Tim Lima oleh PB XIII pada Februari 2017 lalu. Kelima orang yang ditunjuk ialah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan, KGPH Benowo, KPAA Condrokusumo, KP Hari Sulistyo dan KPH Sugeng Nugroho.

"Tim Lima ini dibentuk untuk keberlangsungan Keraton Kasunanan Surakarta ke depan. Kehadiran pemerintah menjadi mediator agar konflik internal keraton bisa segera diselesaikan," tutur FX Hadi Rudyatmo.

Pria yang akrab disapa Rudy itu menyebut, kehadiran pemerintah bukan mau ikut campur urusan intern keraton, Pemerintah mempunyai dasar UUD 1945 termasuk UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

"Ini tugas pemerintah untuk melestarikan, menjaga cagar budaya," tutup Rudy. (mdk/dan)