Bacakan pembelaan, terdakwa korupsi e-KTP menyesal terima uang
Merdeka.com - Dua terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto membacakan pembelaannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (12/7). Kedua terdakwa mengaku menyesal mengkorupsi anggaran proyek KTP elektronik.
Terdakwa Irman, mantan Dirjen Kependudukan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri mengatakan, tindakan korupsi yang dilakukannya lantaran ketidakmampuannya mengabaikan segala intervensi dari berbagai pihak.
"Saya sangat menyesal atas ketidakmampuan saya intervensi yang mencemari niat baik saya. Saya sangat menyesal uang yang saya terima dari Andi Agustinus alias Andi Narogong yang dititipkan, tidak langsung saya kembalikan," kata Irman saat membacakan nota pembelaannya, Rabu (12/6).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
Dia mengakui menerima uang dari Andi Narogong yang dititipkan melalui terdakwa Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kemendagri. Meski mengakui, dia menyebut bahwa uang yang diterimanya tidak serta merta digunakan untuk keperluan pribadi. Beberapa diantaranya digunakan sebagai dana fasilitas tim supervisi dalam rangka kegiatan sosialisasi penerapan e-KTP di seluruh provinsi Indonesia.
"Penerimaan uang yang dititipkan kepada terdakwa 2 (Sugiharto) sebesar USD 200.000 jujur saya akui namun uang sejumlah USD 200.000 saya serahkan Suciati dan dikelola untuk keperluan pendanaan tim supervisi e-KTP," jelasnya.
Berdasarkan surat tuntutan yang disusun oleh tim jaksa penuntut umum KPK, Irman menerima uang USD 573.700 dan Rp 2.298.750 juta serta SGD 6.000. Dari keseluruhan total uang tersebut, sebagiannya dibantah oleh Irman.
"Uang yang dititipkan ke terdakwa 2, sebesar R 1 Miliar dan ditukar dalam bentuk SGD 100.000 oleh Yosef (Yosef Sumartono, anak buah Sugiharto) demi Allah saya tidak pernah terima uang tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam bap terdakwa 2 tidak pernah berikan keterangan memberikan uang Rp 1 Miliar ke saya," pungkasnya.
Seperti diketahui Irman dituntut penjara 7 tahun denda Rp 500 juta dengan pidana pengganti berupa kurungan penjara selama 6 bulan. Sedangkan Sugiharto dituntut hukuman pidana penjara 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan.
Keduanya juga dikenakan pidana tambahan dengan kewajiban membayar uang pengganti. Untuk Irman diwajibkan membayar USD 273.700, dan Rp 2 Miliar, serta SGD 6.000, apabila tidak mampu mengganti harta benda Irman akan disita sesuai dengan jumlah uang pengganti tersebut. Akan tetapi jika harta benda tidak mencukupi, Irman dipenjara selama 2 tahun.
Sedangkan untuk Sugiharto sebagai terdakwa kedua dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta atau setidaknya jika tidak mampu membayar dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya sehingga mencapai angka Rp 500 juta. Jika harta benda pun tidak mencukupi maka ia diwajibkan menjalani hukuman penjara 1 tahun. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.
Baca SelengkapnyaIstri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek dan anak Rafael Alun, Angelina Embun Prasasya dihadirkan dalam sidang gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaAlexander sempat mengaku dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat pertemuan dengan pihak berperkara.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaIrwan Hermawan mengatakan untuk bantuan yang diberikan oleh Dito dan kawan-kawan itu dibutuhkan dana guna bantuan hukum, sebesar Rp27 miliar.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaIrwan mengungkap mantan menteri Kominfo dan eks Dirut Bakti Kominfo mengetahui bahwa dirinya menerima uang dari terdakwa Yusrizki.
Baca SelengkapnyaEddy Hiariej sempat membatah menerima gratifikasi, bahkan menyebut laporan IPW mengarah ke fitnah.
Baca SelengkapnyaRafael bersama-sama dengan Ernie Meike didakwa melakukan TPPU ketika bertugas sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 hingga 2010.
Baca SelengkapnyaJaksa mengungkap penerimaan gratifikasi itu terjadi pada Juli 2010.
Baca SelengkapnyaAndhi Pramono sebelumnya didakwa Jaksa KPK menerima gratifikasi senilai total Rp58.974.116.189 atau Rp58,9 miliar terkait pengurusan ekspor impor.
Baca Selengkapnya