Bagaimana nasib Jenderal berekening gendut lainnya?

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Budi diduga memiliki rekening gendut dari penerimaan hadiah atau janji saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006.

Namun, penyelidikan korupsi di lingkungan Korps Bhayangkara tak terhenti pada sosok Budi saja. Terungkapnya kasus ini, seakan membuka lembar baru KPK untuk meraba kasus lainnya yang melibatkan pihak di dalam internal kepolisian.

"Tersangka harus diselidiki, penyidik KPK kalau bisa membuktikan ya jadi narapidana itu kan prosesnya," kata pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/1).

Sesuai dengan proses hukum penyidikan harus terus berjalan. Maka bila pihak yang ditetapkan sebagai tersangka seperti Budi seharusnya berpikir ulang untuk melanjutkan pencalonannya sebagai Kapolri.

"Pertimbangan hati dan moral seharusnya mundur saja. Masyarakat akan menghormati sikap itu," jelasnya.

Mengapresiasi integritas dari kerja nyata KPK, harapan melambung tinggi untuk menuntaskan kasus lain yang menjerat abdi masyarakat lainnya. Dugaan masih adanya sosok polisi yang melakukan tindak pidana korupsi pun terus bergulir.

Tak ayal citra Polri yang mulai membaik kembali tercoreng dan dicurigai oleh publik. Terlebih terciumnya aroma nuansa politik terkait pemilihan Kapolri kali ini.

"Rekening gendut yang ada catatannya harus dilimpahkan ke KPK harus diselidiki. Kemungkinan-kemungkinan itu ada, apa lagi seharusnya jangan ada deal-dealan sama dunia politik, bekerja saja sesuai ranahnya," tegasnya.

Bukan tanpa sebab hal itu dikatakan Bambang, Ia memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh satuan kepolisian. Menurutnya, polisi itu alat negara bukan alat pemerintah.

Jadi, lanjut dia, sudah sepatut dan sewajarnya institusi negara yang dipimpin Jenderal Sutarman ini mengabdi pada negara bukan kepada kelompok tertentu atau bahkan pemerintahan.

"Polisi itu alat negara bukan alat pemerintahan, dia harus loyal kepada negara," ujarnya menjelaskan larangan kepolisian ikut berpolitik praktis yang tertuang di UU.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan agar KPK mau membongkar tuntas kasus korupsi di lingkungan kepolisian tanpa tebang pilih. Pasalnya, jika itu terealisasikan akar permasalahan di negara ini yakni korupsi bisa diselesaikan.

"Harus membongkar semuanya jangan tebang pilih, kalau itu sudah dibersihkan maka disiplin masyarakat akan lebih baik. Kalau kotor iya ini kaya sekarang ini," tandasnya.