Bahas Perppu Ormas, DPR undang 22 organisasi masyarakat dan 18 pakar

Merdeka.com - DPR akan mengundang beberapa organisasi masyarakat untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebut akan mengundang PBNU, Muhammadiyah, dan juga eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk dimintai pendapat terkait Perppu tersebut. Termasuk juga pimpinan agama.

"Ormas yang diundang adalah para ketua umumnya. Ketua umum majelis ulama Indonesia, Ketua umum PBNU, Ketua umum PB Muhammadiyah kemudian dari pimpinan agama yang lainnya. Seperti PGI, Walubi, KWI. Kemudian organisasi-organisasi juga kami undang. Untuk yang eks HTI kami undang perorangan yakni juru bicaranya Pak Ismail Yusanto," kata Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Total ormas yang akan dipanggil oleh komisi II mencapai 22 Ormas serta 18 pakar. Selain Ormas, Amali mengatakan juga akan memanggil pihak pemerintahan. Mulai dari Kapolri, Jaksa Agung hingga BNPT.

"Dari pihak pemerintah juga ada dari pihak pemerintah ada menag (Menteri Agama) ada Kapolri, ada Panglima TNI ada Kabid, ada Jaksa Agung kemudian ada BNPT," ungkapnya.

Komisi II sengaja memanggil beberapa pihak baik yang pro maupun kontra. Hal itu dilakukan agar semua fraksi bisa mendapatkan pandangan utuh perlu tidaknya Perppu ormas tersebut.

"Kami maksimalkan mengundang berbagai pihak baik yang pro maupun yang kontra maupun yang di tengah-tengah kita undang semua akhirnya kita serahkan pada fraksi-fraksi," ungkapnya.

Sebelumnya komisi II, mengundang tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Rudiantara. Amali mengungkapkan bahwa rapat ini sebagai bentuk tindak lanjut dari rapat dua minggu lalu.

"Hari ini kita akan Raker dengan tiga menteri. Dan akan mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi tentang kelanjutan dari pembahasan Perppu Ormas ini," kata Ketua komisi II, Zainudin Amali, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

"Agenda hari ini adalah kelanjutan dari raker kita yang tanggal 4 yang lalu kalau tanggal 4 yang lalu itu pemerintah telah menyampaikan penjelasan tentang Perppu yang diluncurkan oleh pemerintah," ucapnya. (mdk/noe)