Bantah Perpecahan, Agus Rahardjo Tantang Bukti Adanya Polisi India dan Taliban di KPK

Merdeka.com - Analogi adanya polisi taliban dan polisi India dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane untuk menggambarkan perpecahan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan isu itu dihembuskan pihak tak bertanggungjawab. Agus pun menantang semua pihak untuk membuktikannya.

"Kami mengharapkan orang melakukan penelitian melalui KPK. Sama sekali isu (polisi taliban) itu tujuannya untuk mendeskreditkan KPK," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9).

Agus menantang IPW yang menghembuskan isu tersebut, untuk datang dan membedah internal lembaga antirasuah. Agus menyebut nama Guru Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsudin Haris pernah meneliti kondisi internal KPK.

"Saya setuju orang-orang dan profesor yang sudah bekerja sama dengan KPK, mereka tahu dalamnya KPK, seperti Prof Syamsudin Haris dari LIPI. Karena kerja di sini dia tahu, enggak ada itu (isu polisi Taliban)," kata Agus.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar juga sudah angkat bicara mengenai isu yang berkembang di internal KPK. Isu itu pertama kali dimunculkan Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Disebutkan, diinternal KPK terbagi menjadi dua kubu yakni polisi India dan Taliban. Namun Antasari menegaskan selama dua tahun kepemimpinan di KPK, tidak pernah mendengar istilah polisi India dan Taliban.

"Setidaknya selama saya memimpin KPK tahun 2007 hingga 2009 tidak ada masalah itu (polisi India dan Taliban). Polisi ya polisi," ujar dia.

Antasari menyarankan agar orang yang pertama kali memberikan pernyataan mengenai isu tersebut. "Persepsi polisi Taliban dan India kayak apa. Apa bentuknya, apa kerjanya," ujar dia.

Antasari mengkhawatirkan isu ini sengaja dihembuskan orang-orang yang tidak suka dengan KPK. "Jangan sampai persepsi itu dimunculkan dari orang-orang yang tidak suka KPK," ujar dia.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com