Bantah Ryamizard, Kepala BNPT Tegaskan Data 3% TNI Radikal Tak Akurat
Merdeka.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pada saat pemaparan, Pimpinan sidang Sarifuddin Sudding menanyakan informasi yang menyebut tiga persen TNI terpapar radikalisme.
"Terkait statement (mantan) Menhan Ryamizard ada 3 persen TNI kita terpapar radikalisme atau terorisme bagaimana?" tanya Sudding di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/11).
Kepala BNPT Suhardi Alius menjawab bahwa ia tidak tahu dari mana asal data 3 persen itu dan tidak pernah merilis data tingkat radikalisme di instansi mana pun.
-
Siapa yang hadir dalam Rapat Koordinasi Diskominfotik se-NTB? Peserta dari seluruh jajaran pimpinan pada Dinas Kominfo kabupaten/kota dan jajaran pimpinan Diskominfotik Provinsi NTB beserta mitra kerja multipihak.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa peran Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
"Begitu ada statement itu kami ditelepon Pak Wiranto (eks Menkopolhukam) langsung, dari mana data itu? Kami juga tidak tahu pak, silakan bapak tanya pak Menhan karena tidak punya data itu," kata Suhardi.
Tak Pernah Merilis Data
Suhardi mengakui pemetaan adanya radikalisme ditemukan di berbagai instansi termasuk TNI, ASN hingga kampus. Namun, pihaknya tidak pernah merilis data melainkan mereduksi.
"Sebagai informasi ASN juga demikian, kita banyak petakan dan kami kerja sama dengan Kemenpan RB, tapi yang kita sampaikan bagaimana kita mereduksinya. Sama dengan perguruan tinggi kami tidak pernah merilis jumlah perguruan tinggi sekian, semua ada tapi tebal tipisnya berbeda-beda," ucapnya.
"Kami berikan ceramah bahkan guru besar kumpul kami berikan penjelasan jangan aneh-aneh ini NKRI, kami tekankan itu di lembaga terkenal Indonesia itu, tapi janganlah rilis hal yang memperkeruh suasana yang menimbulkan ketakutan, ini yang coba kami akselerasi," sambungnya.
Sudding lantas memastikan apakah data dari pernyataan itu tidak tepat. Suhardi menjawab bahwa data itu tidak akurat.
"Tidak akurat pak. Tidak ada data sama sekali, mungkin bapak bisa tanya sama mabes TNI," jawabnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rudy Soik menyatakan, ada sejumlah pernyataan dari Kapolda NTT dan anggota komisi III yang tidak benar
Baca SelengkapnyaKeduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.
Baca SelengkapnyaKapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Mohang Silitonga rapat dengan Komisi III membahas kasus Ipda Rudy Soik buntut pembongkaran mafia BBM
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari NTT, Stevano Rizki Adranacus menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Baca SelengkapnyaPolemik pemecatan Ipda Rudy Soik berlanjut hingga ke Senayan. Rudy Soik melawan karena dipecat.
Baca SelengkapnyaRomo C Paschalis Pr menjelaskan kronologi penanganan penyelidikan penimbunan BBM bersubsidi di Kupang, yang berujung pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca SelengkapnyaRDP dengan Polda NTT berkaitan dengan kasus pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca SelengkapnyaNasir mendesak Kapolda NTT memberi atensi terhadap Rudy Soik. Hal ini untuk memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa buka suara soal pengeroyokan dilakukan anggota TNI terhadap relawan
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman (BKH) menyatakan siap membantu secara penuh Ipda Rudy Soik.
Baca SelengkapnyaBenny menduga Kapolda NTT tengah dikerjai anak buahnya pada kasus Rudy Soik
Baca Selengkapnya