Banyak pemilih pemula, KPU sinyalir Pilgub Sumsel rawan kecurangan
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensinyalir Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk salah satu sasaran untuk melakukan kecurangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumsel. Pasalnya, pemilih pemula adalah lumbung suara bagi setiap kandidat.
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengungkapkan, jumlah pemilih dari siswa SMA di Sumsel tahun ini meningkat di banding Pilkada sebelumnya. Tercatat, pada Pilkada 2014 lalu pemilih pemula di Sumsel mencapai 20 persen dari total 5,8 juta mata pilih.
"Pilkada tahun ini diperkirakan pemilih pemula di Sumsel naik menjadi 30 persen dari total 6 juta pemilih secara umum. Pemilih pemula mayoritas berasal dari siswa SMA," ungkap Naafi, Jumat (19/1).
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Dimana Pemilu dan Pilkada diterapkan? Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintahan yang representatif dan akuntabel.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
Dengan banyaknya pemilih pemula tersebut, sangat besar kemungkinannya dimanfaatkan setiap kandidat untuk menarik simpatik. Bahkan bisa saja dilakukan dengan berbuat curang, seperti kampanye terselubung.
"Saya pernah cek satu SMA ada 246 pemilih pemula, kalikan saja ratusan total SMA di Sumsel. Memang menjadi lumbung suara," ujarnya.
Menurut dia, kecurangan tersebut semakin terbuka lebar karena faktor minimnya pengetahuan politik pemilih pemula. Mereka dengan mudah terpengaruh janji atau pemberian sesuatu dari kandidat agar memilihnya.
"Ini yang perlu diwaspadai, mereka harus diberikan pemahaman. Kita sedang fokus sosialisasi," kata dia.
Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, untuk meminimalisir terjadinya kampanye terselubung di SMA, diperlukan kerja sama pihak sekolah untuk aktif melapor setiap kejadian. Guru-guru juga tidak menyuruh siswanya mencoblos calon tertentu.
"Jika melanggar jelas bakal kena sanksi, terutama bagi Paslon," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaTiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi optimis bahwa Indonesia akan dengan mudah mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju mendatang.
Baca SelengkapnyaAndrian juga menyampaikan pentingnya keikutsertaan pemilih pemula di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRatusan pelajar di Kampar tercatat sebagai pemilih pemula di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaSembilan daerah tersebut yakni Kabupaten Bone, Wajo, Luwu Timur, Luwu, Sinjai, Pangkep dan Sidrap.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaBawaslu RI belum berkoordinasi dengan Polri terkait intimidasi yang terjadi di PSU Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya13 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sleman menjalani pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan
Baca Selengkapnya