Bawaslu: Papua, Maluku & Kalbar memiliki kerawanan tertinggi di Pilkada 2018

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan Kepala Daerah 2018. Setidaknya ada tiga provinsi yang dinilai memiliki kerawanan tinggi, ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku.

"Sedangkan 14 provinsi lain yang bakal menggelar pemilihan gubernur pada 2018, mempunyai kerawanan sedang. Dengan demikian tidak ada satu pun provinsi yang memiliki skor rendah dalam hal kerawanan," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam rilis 'Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

Adapun, sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99, masuk kategori sedang. Sementara rendah, jika skornya 0-1,99.

Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25. Sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04. Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

"Kerawanan tinggi pada Pemilihan Gubernur Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. Hal itu disebabkan, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Sedangkan, kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara," ujarnya.

"Penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi," tambah Abhan.

Sementara itu, untuk 14 provinsi Iainnya menunjukkan kategori kerawanan sedang adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Riau, Lampung, Bali dan Jawa Tengah.

Adapun, hasil penelitian pada tingkat kabupaten atau kota menunjukkan, terdapat enam wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sedangkan, dalam kategori sedang ada pada 58 kabupaten dan kota. Sementara itu, kategori kerawanan rendah terdapat di 90 daerah kabupaten dan kota, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merupakan daerah dengan potensi kerawanan terendah.

Dari hasil IKP Pilkada serentak 2018, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, Kepada KPU, Bawaslu merekomendasikan agar menjaga integritas dan profesionalitas jajaran penyelenggara Pilkada, meningkatkan kualitas daftar pemilih, bersikap cermat dan tegas. Tujuannya meminimalisasi munculnya dukungan ganda dalam musuh pasangan calon, serta mematikan aksebilitas TPS bagi pemilih.

Bawaslu merekomendasikan peserta Pilkada untuk melakukan kampanye bersih dengan tidak menggunakan isu SARA, politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara.

Adapun kepada Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu merekomendasikan untuk memastikan kelancaran Pilkada, menjaga netralitas ASN, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah. (mdk/fik)