Beda Presiden Jokowi dan Presiden Soeharto saat dikritik

Merdeka.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengutarakan kekecewaannya saat menerima SMS dari orang Istana. SBY diminta tak lagi mengkritik pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY.

SBY menegaskan jika kritik yang disampaikannya bertujuan untuk kebaikan bangsa. Menurut dia, dalam politik wajar jika ada yang saling mengkritik dan mengoreksi.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menegaskan pemerintahan Joko Widodo menerima segala bentuk kritikan yang datang dari seluruh pihak termasuk dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia malah menyatakan justru Jokowi mendengar dengan baik kritikan dari SBY.

Johan mengaku tidak mengetahui ihwal pernyataan SBY ada orang di lingkaran istana yang sampai mengirimkan pesan karena terlalu gerah mendapatkan kritik dari Ketua Umum Partai Demokrat itu. Meski demikian, apabila benar dia memastikan orang tersebut bukanlah Presiden Jokowi.

"Kalau orang Istana yang tidak suka, saya tidak tahu. Saya yakin yang dimaksud bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu lakukan pembangunan ini tidak ignore kritik dan masukan," ujarnya.

Senada dengan Johan, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengaku Jokowi senang menerima kritik. "Kita jangan mempresentasi kita paling benar. Kita juga penuh kekurangan. Kita senang menerima dan mengundang dimana kekurangannya, mari cari perbaikannya," kata dia.

Soal presiden antikritik ini pernah ramai di era Presiden Soeharto. Tak main-main, Soeharto memilih momen di hari ulang tahun Kopasandha (kini Kopassus) untuk menjawab aneka kritik.

"Ancaman kekuatan senjata harus kita hadapi dengan kekuatan senjata pula yang kita miliki. Akan tetapi kita mengetahui bahwa ancaman ideologi Pancasila tidak semata-mata dari kekuatan senjata," ujar Pak Harto.

Dia menyebut adanya upaya untuk mengubah dan mengganti dasar negara Pancasila. Dia memaparkan pihak-pihak yang mencoba mengganti Pancasila diawali dengan mendiskreditkan pemerintah dan dirinya sebagai presiden.

"Saya bertemu dengan kolega saya Kusno Utomo, yang telah mendengar isu-isu yang sebetulnya tidak pada tempatnya yang ditujukan kepada saya, juga kepada istri saya Bu Harto. Selalu diisukan bahwa istri Soeharto menerima komisi. Menentukan pemenangan tender dan komisi dan lain sebagainya. Yang sebenarnya tidak terjadi sama sekali keadaan demikian," bantah Pak Harto.

Pasca pidato Pak Harto itu, suasana politik bukannya mereda. Tapi justru makin panas. Pidato Pak Harto memicu munculnya Petisi 50 dimotori antara lain oleh Ali Sadikin dan Hoegeng Iman Santoso. Pada ungkapan keprihatinan Petisi 50 yang dikeluarkan 5 Mei 1980, salah satu poinnya adalah keprihatinan terhadap pidato Pak Harto yang mereka sebut keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik.

Padahal, Pancasila dimaksudkan oleh para pendiri Republik Indonesia sebagai alat pemersatu Bangsa. Tapi yang terjadi saat Orde Baru, mengkritik Soeharto sama dengan dicap melawan Pancasila.

Menko Polkam Sudomo mencekal seluruh anggota Petisi 50 ke luar negeri. Anggota Petisi 50 yang ikut tender tak boleh dimenangkan. Kalau ada yang minta kredit dari bank, juga tak boleh diberi.

Bahkan Jenderal Hoegeng dilarang menghadiri HUT Bhayangkara. Anak Bang Ali mengaku tak diberi kredit dari bank karena nama Petisi 50.