Follow
Belum tepat militer diajukan ke peradilan umum
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga mengatakan saat ini belum tepat membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Peppu) Pengadilan untuk mengajukan anggota TNI bersalah ke peradilan umum atau militer.
Menurut dia fokus saat ini adalah mengungkap peristiwa beserta kronologi, menghadapkan semua bertanggung jawab, mengumpulkan bukti dan saksi, serta memastikan tidak ada detail yang luput dari hukum.
"Prioritas lainnya adalah memastikan bahwa akan ada pengadilan yang transparan di depan publik," kata dia, Senin (8/4).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang terkena sanksi putusan DKPP? 'Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa itu KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan? Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara. Seluruh kalangan masyarakat, baik para petinggi atau bahkan pemerintah harus tetap menaati hukum yang berlaku di sebuah negara.
-
Kenapa KPPS diperlukan? Peran utama KPPS adalah menyelenggarakan proses pemungutan suara secara jujur, adil, dan transparan, serta menghitung dan mencatat hasil suara sesuai dengan aturan yang berlaku.
-
Mengapa Polri membuat perpustakaan terapung? Semua dilakukan untuk memajukan dan menambah wawasan anak generasi penerus bangsa dalam hal literasi.
Di luar itu adalah memastikan mekanisme peradilan sesuai dengan hukum berlaku. Sisanya adalah mendorong agar publik ikut mengawasi.
"Ini bukan saatnya untuk berdebat tentang mengadili mereka di peradilan umum atau peradilan militer," terang Daniel.
Bila ada yang belum sempurna atau tidak lengkap dari mekanisme yang berlaku sekarang, seharusnya masalah dibawa ke wakil rakyat dan minta mereka menyempurnakan.
"Buka perdebatan dan rumuskan undang undang baru. Jangan biasakan memakai Perppu sebagai jalan pintas atas kasus yang sesungguhnya telah diatur dalam hukum positif," tuturnya.
Perppu, dia melanjutkan, hanya relevan kalau kita dihadapkan pada kevakuman hukum atau situasi genting lain. "Kami tidak melihat keduanya saat ini". (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Semua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini
Baca Selengkapnya
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Imparsial: Pengamanan Oleh TNI Dapat Mengubah Proses Hukum
Baca Selengkapnya
Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya