Berkali-kali Jokowi bilang Rp 700 triliun dibakar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhitung 18 November 2014 pukul 00.00 Wib. Premium dinaikkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

"Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan sulit," kata Jokowi yang mengenakan pakaian hitam putih didampingi Wapres Jusuf Kalla (JK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11). Sejumlah menteri berpakaian sejenis juga hadir mendampingi Jokowi.

Jokowi lantas memaparkan, dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM sudah menyedot anggaran hingga Rp 714 triliun. Padahal, subsidi untuk kesehatan hanya Rp 220 triliun dan anggaran infrastruktur Rp 570 triliun.

"Ini kan enggak bener. Kita ini sudah terlalu boros. Anggaran ratusan triliun dihambur-hamburkan untuk dibakar," ucapnya saat bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) di Queensland University of Technology (QUT) Brisbane, Australia, Jumat (14/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi. Dalam pandangannya, lebih baik menaikkan harga BBM ketimbang membatasi.

"Kalau mau dinaikkan, kalau saya ya tegas. Naik ya naik. Kalau ini kan pada lokasi tertentu-tertentu saja. Akhirnya nanti minggir ke SPBU lain. SPBU di kota akan teriak karena sepi," kata Jokowi .

Sebenarnya apa alasan dan pertimbangan Jokowi menghapus subsidi BBM? Berikut paparannya:

Butuh ruang fiskal besar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di pemerintahannya. Salah satunya soal alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hampir mencapai Rp 300 triliun dan membebani anggaran negara.Jokowi mengakui hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati masyarakat menengah ke atas. Untuk itu perlunya formulasi mengelola anggaran subsidi agar ruang fiskal anggaran negara bisa lebih besar."Semunya dalam tahap kalkulasi. Tapi yang jelas memang ruang fiskal yang ada tak memungkinkan kita membangun secara cepat. Jadi kita harus tahu subsidi BBM itu dinikmati 70 persen yang memakai mobil," ujar Jokowi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).Sebelumnya, Jokowi mengaku bakal meminta ruang fiskal besar dalam RAPBN 2015. Ruang fiskal dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan nasional. Selama ini ruang fiskal APBN cukup sempit karena anggaran negara terbebani besarnya alokasi subsidi.

Alokasikan ke sektor produktif

Jokowi berencana mengalihkan alokasi anggaran subsidi BBM ke sektor-sektor lebih produktif seperti subsidi untuk petani, nelayan dan UMKM yang masih harus dikembangkan."Pada prinsipnya tadi, mengalihkan subsidi BBM ke usaha-usaha produktif pada sektor produktif," kata dia.Mantan Wali Kota Solo ini juga berencana mengalihkan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN."Kemudian menyegerakan infrastruktur pipa untuk gas, karena itu industri sangat murah, daya saing negara dan daya saing produk-produk yang kita punya bisa berkompetisi di jajaran dunia. Perhitungan itu banyak, hitungan ekonomi tidak hanya kalkulasi ekonomi, semuanya dihitung," ucapnya.

Mengurangi beban negara

Jokowi menyadari tingginya anggaran subsidi BBM akan membebani keuangan negara pada masa pemerintahannya nanti. Maka dari itu, saat belum dilantik menjadi presiden, Jokowi telah meminta pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM untuk membagi beban penderitaan."Yang baik, ya bagi-bagi pemerintah sekarang dan nanti," ujar Jokowi di Four Season.Keputusan SBY untuk menaikkan harga BBM saat ini, menurutnya, akan sangat membantu pemerintahan mendatang. "Kurangi beban ke depan," ucapnya.

Anggaran subsidi BBM terlalu besar

Jokowi mengatakan subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 terlalu besar. Menurutnya, anggaran yang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya."Subsidi (BBM) terlalu besar. Banyak tempat-tempat yang bisa diefisienkan. Ya kalau bisa bagi-bagi lebih baik," ujar Jokowi seusai menghadiri upacara HUT ke-69 RI di Istana Merdeka,(17/8).Jokowi menjelaskan, bila anggaran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar. Misalnya, penggunaan BBM di PT PLN diubah ke gas atau batubara. Jika terealisasi, kata Jokowi, hal itu dapat menciptakan efisiensi hingga Rp60 triliun hingga Rp70 triliun."Itu yang harus dikerjakan sehingga ada ruang fiskal yang lebih besar, yang lebih luas," tutur Mantan Wali Kota Solo tersebut.Seperti diketahui, anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 akan dialokasikan sebesar Rp433,5 triliun. Anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun.