Bertato dan Bertindik, Ratusan Sekuriti Bandara Ngurah Rai Terancam Kehilangan Kerja

Merdeka.com - Ratusan sekuriti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terancam kehilangan pekerjaannya. Kontrak mereka tidak dilanjutkan pihak Angkasa Angkasa Pura Supports (PT APS) yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I.

Sejumlah sekuriti ini datang ke Rumah Aspirasi Nyoman Parta yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali. Mereka mengadu atau menyampaikan aspirasinya pada Minggu (21/11).

Para sekuriti ini mengaku kecewa dan resah karena adanya Surat Edaran (SE) dari Angkasa Pura I sebagai pemberi kerja. Salah satu syarat dalam dokumen itu dinilai tidak adil, yaitu tidak bertato dan tidak pernah bertindik.

Salah seorang sekuriti yang mengoordinir pertemuan itu, Agus Amik Santosa mengatakan, dia bersama teman-temannya datang mengadu karena kontrak bekerjanya tidak lagi diperpanjang.

"Kita tidak akan diperpanjang kontrak karena ada rasionalisasi dari perusahaan kita. Cara untuk melakukan rasionalisasi ini diadakanlah seleksi ulang. Di situ ada tiga kriteria, tidak boleh bertato, bertindik dan batas umurnya 45 tahun. Otomatis, semua ini gugur dan timbullah keresahan dari teman-teman. Karena sayang sekali sudah kerjanya lama dan sekarang seleksi seperti ini," kata Amik saat dihubungi Selasa (23/11).

Ia menyebutkan aturan tidak boleh bertato dan bertindik baru saja keluar. Selama ini tidak ada aturan seperti itu. Jika sejak awal ada aturan itu, mereka tidak akan pernah bekerja di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sebagian sekuriti sudah bekerja di sana antara 13 tahun hingga 20 tahun.

"Kalau kriteria itu baru keluarnya sekarang, sedangkan kita dari dulu tidak pernah ada seleksi seperti ini. Kita kerja biasa-biasa saja, tidak ada (aturan) kalau memang ada, sudah dari dulu tidak diterima," imbuhnya.

Ia menyampaikan, terdapat 360 sekuriti atau petugas avsec yang terancam tidak dilanjutkan kontrak kerjanya. Mereka kini sangat resah karena umumnya sudah memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

"Kalau dari suratnya kemarin, harusnya ada 360 avsec yang akan diberhentikan, tapi data yang terbarunya kami belum bisa memastikan itu. Kalau, angkatan kita yang sudah kerja 13 sampai 20 tahun sudah besar-besar anaknya. Apalagi ada yang single parent sangat berpengaruh (secara ekonomi). Itulah, kenapa kami akhirnya minta bantuan ke bapak Dewan, semoga kita bisa dibantu dan didengar," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, pihaknya sudah memaklumi kondisi perusahaan karena memang di tengah pandemi Covid-19. Mereka pun sudah menerima dipotong gajinya selama ini.

"Kami memaklumi keadaan perusahaan segala macam, yang kami harapkan, kami bisa bekerja. (Gaji) sudah dipotong dan sekarang sudah diseleksi lagi," ujarnya.

"Harapan kita, cuma satu tetap bisa bekerja dan kontraknya bisa diperpanjang tanpa terkecuali. Apalagi, sekarang mengingat aktivitas bandara sudah meningkat, kan sayang sekali itu, kalau diterapkan sekarang," ujar Amik.

Hal senada juga disampaikan Wayan Suatrawan, koordinator lainnya. Ia mengatakan, selama ini tidak ada masalah saat mereka bekerja.

"Sudah pernah bertato dan pernah bertindik saat sebelum menjadi sekuriti avsec dan kami juga memiliki lisensi," ujarnya.

Sementara itu, Nyoman Parta mengatakan, sekuriti yang menyampaikan aspirasinya mewakili 136 petugas keamanan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ia mengaku mendapat informasi jumlah sekuriti yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya lebih dari 300 orang .

"Sebagai salah satu anggota Dewan yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN, saya menyayangkan rencana menghentikan kontrak ini," ujarnya.

Menurutnya, alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan. Sebab, mereka sudah ada yang bertato dan pernah bertindik pada saat awal menjadi sekuriti.

"Lagian tatonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam. Masak gara-gara gambar burung kecil di lengan tidak dilanjutkan kontraknya. Kedua, kondisi hari ini justru ketika AP I Ngurah Rai mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit," sebut Nyoman Parta.

Kemudian ketiga, menurutnya agak lucu dan cenderung diskriminatif jika persyaratan tidak bertato dan tidak pernah bertindik, hanya berlaku untuk tenaga kontrak, sedangkan sekuriti yang sudah jadi tenaga tetap banyak yang memiliki tato.

Selain itu, sekuriti yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya sebagian besar warga lokal Bali. Mereka rata rata sudah berkeluarga dan punya anak.

Nyoman Parta menduga rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda. "Saya akan menyampaikan dengan APS dan pihak Angkasa Pura 1 serta juga Kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu, karena tidak adil, cenderung diskriminatif dan tidak manusiawi," tutup Parta.

Respons Pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Taufan Yudhistira memaparkan, masa kontrak para sekuriti itu di PT Angkasa Pura 1 habis pada 31 Desember 2021 nanti. Bukan di sektor sekuriti, hal serupa terjadi di semua lini.

"Kalau pemecatan tidak, mereka memang kontraknya habis di 31 Desember 2021. Terus 1 Januari kontrak baru, kontrak baru mereka harus seleksi ulang. Kenapa seleksi ulang, karena jumlah SDM kami dengan kita bandingkan kebutuhan operasional juga kondisi perusahaan kami itu mau tidak mau harus ada seleksi orang," kata Taufan saat dihubungi Selasa (23/11).

Ia mengatakan, sejumlah orang gugur atau tidak lolos dalam seleksi ulang. Saat ini jumlah SDM di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat ini berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan operasional.

Mengenai aturan pegawai tidak boleh bertato dan bertindik sebenarnya tidak diberlakukan kepada pegawai yang diseleksi saat ini. Namun, akan diberlakukan ketika PT Angkasa Pura I membuka rekrutmen baru di masa akan datang.

"Tato dan bertindik itu tidak diberlakukan bagi mereka saat ini. Yang saat ini, sudah bekerja sama dengan kami, itu tidak diberlakukan bagi mereka. Tato dan bertindik ini akan kami berlakukan nanti ketika kami membuka rekrutan baru lagi," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, aturan pegawai tidak boleh tatto dan bertindik sebenarnya sudah diberlakukan jauh-jauh hari, karena hal itu sebagai syarat menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga Polri dan TNI.

"Kenapa teman-teman dulunya bisa ada yang masuk dan sudah bertato dan (bertindik). Menurut ceritanya, itu mungkin zaman dulu. Karena, mereka statusnya tenaga penunjang, mungkin tidak memperhatikan itu," jelasnya.

Ia pun membantah syarat usia 45 tahun. Yang ada hanya aturan tidak boleh bertato dan bertindik.

Mengenai jumlah tenaga yang diputus kontrak, Taufan tidak mengetahui pasti. Namun dia mendapat informasi jumlahnya 300 lebih, tapi bukan hanya sekuriti tapi di semua lini pegawai PT Angkasa Pura I.