Bertemu Jokowi di Istana, Ulama Aceh Minta Penjelasan Soal Isu PKI
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan puluhan ulama Aceh di Istana Negara Jakarta. Kepada Jokowi, para ulama meminta klarifikasi soal isu-isu yang beredar di masyarakat, salah satunya isu anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saidufin usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu para ulama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/3).
"Mereka meminta tabayyun terhadap isu-isu yang berkembang. Berita tidak berdasar, hoaks dan lain sebagainya terkait Bapak Presiden itu apakah antek asing atau tidak lalu kemudian isu PKI, isu tidak memperhatikan umat Islam," ujar Lukman.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Menurutnya, Jokowi menegaskan kepada para ulama bahwa isu tersebut hoaks dan fitnah. Para ulama pun meminta Jokowi mengambil sikap tegas terhadap hoaks dan fitnah yang beredar di masyarakat.
"Mereka mengharapkan bahwa bapak presiden sebaiknya tidak lagi diam saja menyikapi isu-isu yang tidak berdasar itu dan mereka meminta presiden lebih tegas untuk menjawab dan mengklarifikasi, bahwa semua isu-isu apalagi yang berkembang itu tidak benar," jelas Lukman.
Dalam kesempatan itu, para ulama didampingi oleh Ketua Umum Partai NasDem yang juga tokoh masyarakat Aceh, Surya Paloh. Dia mengatakan bahwa para ulama, tokoh masyarakat, dan abu dari Aceh menginginkan kemajuan bangsa Indonesia yang berkelanjutan mendekati cita-cita kemerdekaan.
"Aceh menginginkan agar kemajuan yang dicapai oleh saudara-saudaranya di luar wilayah Aceh juga akan bisa diikuti oleh Aceh itu sendiri," ujarnya.
Paloh menyatakan bahwa masyarakat Aceh tak ingin tinggal diam dalam mewujudkan dan memberikan suatu yang berarti bagi perjalanan kehidupan bangsa. Menurutnya, para ulama, tokoh masyarakat, dan abu di Aceh juga memiliki tanggung jawab mengawal pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Untuk menyatakan Pemilu 17 April akan datang adalah merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia termasuk para tokoh masyarakat dan alim ulama dari wilayah Aceh ini," tutupnya.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar wamentan.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi untuk Cak Imin itu sebelumnya dititipkan lewat dua kader PKB yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat untuk terlebih dahulu mencari kebenaran dari setiap isu yang beredar di ruang publik atau media sosial
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaJokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa Presiden Jokowi akhir-akhir difitnah karena pernyataan elite politik.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya