Follow
Bisa bereskan Surabaya, Risma dinilai cocok jadi ketua KPK
Merdeka.com - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipercaya bakal menyeleksi calon pimpinan lembaga antirasuah yang kredibel. Beberapa nama pun mulai diusung untuk dicalonkan memimpin KPK.
Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto tak sungkan-sungkan menyebut nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini layak menjadi pucuk pimpinan KPK.
"Bu Risma cocok jadi ketua KPK. Bisa bereskan persoalan di Surabaya," kata Nico dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (23/5).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
Nico mengatakan Risma pantas menjadi salah satu pimpinan KPK. Penilaian Nico mengacu pada kinerja Risma yang mampu menghasilkan sistem administrasi yang baik di Surabaya. Dia menilai KPK ke depan harus lebih mampu mencegah dibandingkan harus melakukan penindakan.
"Bisa diberantas dengan pencegahan. Sistem administrasi selalu ada celahnya. Jadi tidak hanya penindakan," lanjut Nico.
Di lokasi yang sama, anggota DPR Meutya Hafid mengatakan pencegahan tindak pidana korupsi itu diperlukan dengan pembentukan format pimpinan yang baru. Menurut Meutya, dengan adanya perempuan di jajaran pimpinan KPK maka diharapkan akan ada warna baru.
"Pencegahan itu perlu format pimpinan KPK baru. Upaya pencegahan itu baik dan perempuan punya naluri untuk mempengaruhi," tutup Meutya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan, Indonesia saat ini telah banyak dirusak oleh para koruptor culas.
Baca Selengkapnya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya
KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang perlu menjadi contoh.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Said Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi
Baca Selengkapnya
Ada sejumlah hal yang perlu ada perubahan, terutama yang menyangkut masalah manajemen SDM.
Baca Selengkapnya