BNPT: Kelompok radikal selalu gembar-gemborkan konsep jihad keliru

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengajak seluruh lapisan masyarakat mewaspadai berbagai ancaman memecah belah persatuan bangsa. Terlebih sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus intoleransi sehingga menyebabkan nilai-nilai Pancasila tereduksi.

"Mereduksinya nilai-nilai Pancasila tentu ada sesuatu yang salah telah terjadi di Indonesia. Kalau tidak dirawat, belum tentu ada jaminan akan ada Republik ini dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya, Jumat (18/11).

Lebih lanjut, alumni Akpol 1985 ini mengatakan bahwa, berbagai dimensi harus diwaspadai muncul dari semua sektor, meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Dia juga menjelaskan semakin parah dan berbahayanya paham radikalisme dan terorisme masuk ke dalam ideologi-ideologi masyarakat terutama para generasi muda baik usia dini hingga dewasa. Untuk itu, peran masyarakat dibutuhkan untuk menangkal masuknya ideologi menyimpang dari Pancasila.

"Pemahaman konsep jihad, khilafah dan takfiri keliru yang selalu digembar-gemborkan kelompok radikal menjadi tantangan bagi kita semua," tegasnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga menyoroti maraknya paham radikalisasi yang diwaspadai pada sisi ideologi. Paham ini merupakan ancaman krusial bagi negara. Sasaran utama penyebaran paham ini ialah generasi muda Indonesia.

"Derasnya arus informasi di dunia maya berdampak pada pesatnya penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Karena selama ini banyak sekali informasi radikal dari dunia maya mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk di antaranya anak-anak," ujarnya.

Mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) ini juga mengutip berbagai survei terkait penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Intinya, kata Suhardi, radikalisme merupakan tantangan besar untuk nasionalisme kita ke depan.

Survei Wahid Foundation pada tahun 2016 ini juga melaporkan sekitar 72% masyarakat Indonesia menolak radikalisme. Selain itu, sekitar 7,7% menyatakan berpartisipasi dalam radikalisme, dan 0,4% menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan radikalisme.

Survei tersebut menyasar pada responden 150 juta masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Jika dikalkulasikan, maka nilai 7,7% tersebut setara dengan 11,5 juta jiwa. Sedangkan 0,4 % setara dengan 600 ribu jiwa.

"Untuk itu, penghalauan paham ini tidak bisa dilakukan oleh BNPT saja. 17 Kementerian atau lembaga akan kami libatkan. Karena kami bekerja tidak hanya menyelesaikan di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu agar akar masalah itu juga tersentuh," tuturnya.

Lalu dalam paparannya terkait masalah Gerakan Revolusi Mental, Suhardi mengatakan bahwa masalah keteladanan dan kejujuran seorang pimpinan adalah paling utama di mata bawahan. Menjadi pemimpin jangan sampai pernah memberikan perintah yang menyimpang kepada bawahan.

"Anak buah tidak akan menyimpang kalau pimpinan tidak memerintahkan untuk menyimpang atau memberikan kesempatan untuk itu (korupsi)," tandasnya.