BP2MI Gagalkan Penyelundupan 21 Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Timur Tengah

Merdeka.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan upaya penyelundupan 21 pekerja migran Indonesia. Mereka diamankan saat sedang dipersiapkan untuk diberangkatkan menuju negara di Timur Tengah.

"Hari ini, lagi-lagi kita melakukan pencegahan penempatan pekerja imigran Indonesia ilegal sebanyak 21 orang," kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani di Jakarta, Minggu (12/9).

Menurutnya, seluruh korban merupakan perempuan dari sejumlah daerah di Jawa Barat yang tertipu oknum penyalur tenaga kerja. Tim BP2MI menemukan korban di Gedung BLK Sahabat, Jakarta Timur, yang memasang plang nama di lokasi gedung PT Putra Timur Mandiri.

Benny mengungkapkan, mereka sedang dipersiapkan untuk berangkat menuju sejumlah negara di Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengimingi korban dengan gaji sebesar Rp4 juta per bulan setelah mereka tiba di negara tujuan.

"Bahkan modus yang dilakukan adalah memberikan uang di awal sebesar Rp4 juta hingga Rp5 juta per imigran yang dititipkan untuk keluarga mereka di kampung. Padahal uang itu akan dipotong dari gaji mereka setiap bulan," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut memanfaatkan calo sebagai perantara perusahaan dengan korban. Benny mengatakan seluruh korban dalam kondisi sehat, namun mengalami guncangan psikologi sebab terkejut saat diberitahu petugas bahwa penyalur tenaga kerja yang membawa mereka adalah ilegal.

"Ini adalah upaya kedua kami menggagalkan penyaluran tenaga kerja ilegal setelah pekan lalu kita coba gagalkan di bandara, namun informasi itu bocor. Malam ini pelaku kembali ke Jakarta untuk memberangkatkan lagi, tapi berhasil kami antisipasi," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan korban, kata Benny, mereka terpaksa menjadi pekerja migran sebab terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga di kampung. Hingga saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan kepada otoritas berwenang untuk diselesaikan secara hukum.

"Padahal dengan gaji Rp4 juta sampai Rp5 juta itu bisa dipenuhi di Indonesia," tutupnya.