Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPIP Sebut Hukuman di Indonesia Belum Sesuai dengan Ideologi Pancasila

BPIP Sebut Hukuman di Indonesia Belum Sesuai dengan Ideologi Pancasila BPIP Sebut Hukuman di Indonesia Belum Sesuai Ideologi Pancasila. ©2019 Liputan6.com/fachrur Rozie

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menyoroti soal hukuman di Indonesia. Menurut dia, banyak rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang sudah over kapasitas.

"Ada lapas kapasitas 1.200, tetapi penghuni lebih dari 3.000. Mayoritas tidak pakai baju, karena daya tampung melebihi kapasitas. Apakah ini sudah sesuai nilai Pancasila?" ujar Hariyono, di Nusa Dua, Bali, Senin (4/10/2019).

Menurutnya, metode penghukuman terhadap pelaku tindak pidana di Tanah Air harus diubah. Membludaknya penghuni Rutan dan Lapas dinilai tak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Orang lain juga bertanya?

"Kenapa bisa terjadi? Jangan-jangan belum menerapkan Pancasila sebagai dasar negara yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan," kata dia.

Dia mengungkapkan, di negara-negara selain Indonesia yang tidak menganut Pancasila, bentuk hukuman terhadap seseorang yang bersalah dapat berbentuk kerja sosial ataupun membayar denda.

"Di negara tidak berdasarkan Pancasila, hukuman bisa kerja sosial, denda. Sedangkan, kita kerja sosial justru tidak ada," kata dia.

Demi diterapkannya ideologi Pancasila dalam menghukum para pelaku tindak pidana, BPIP menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019.

Rapat tersebut dihadiri oleh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Hariyono menambahkan upaya menggelar acara itu dilakukan karena pihaknya menyadari nilai-nilai di Lapas dan Rutan, mulai dari regulasi sampai pengelolaan keseharian belum semua sejalan dengan nilai Pancasila.

"Jadi apa yang kami lakukan dengan teman penghuni Lapas karena ketika nilai Pancasila disosialiasikan dan dipahami dengan teman ASN dijajaran Lapas mereka tidak berhenti untuk pemahaman, tetapi dijadikan kebijakan bagaimana mengelola Lapas yang baik," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, menambahkan upaya pemberian materi itu dimaksudkan agar pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan pemahaman yang akan diteruskan kepada jajaran pengelola Lapas dan Rutan.

"Prinsip yang kami ingin sampaikan teman di Lapas, di Rutan ketika mendapatkan pemahaman baik, benar, jelas akan diteruskan kepada jajaran penghuni Lapas dan Rutan klien pemasyarakatan," kata Utami. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.

Baca Selengkapnya
Refleksi Akhir Tahun 2023, BPIP Terus Konsisten Bumikan Pancasila
Refleksi Akhir Tahun 2023, BPIP Terus Konsisten Bumikan Pancasila

BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.

Baca Selengkapnya
PPKN Berbeda dengan Pendidikan Pancasila, Begini Penjelasan BPIP
PPKN Berbeda dengan Pendidikan Pancasila, Begini Penjelasan BPIP

70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik

Baca Selengkapnya
BPIP Harus Jadi Agen Moral Pancasila, Kritis saat Ideologi Negara Dilecehkan
BPIP Harus Jadi Agen Moral Pancasila, Kritis saat Ideologi Negara Dilecehkan

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi ruh dan acuan dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.

Baca Selengkapnya
BPIP Gelar Diskusi Bahas Moral dan Etika Pejabat Publik Hari ini, Para Pakar dan Akademisi Hadir
BPIP Gelar Diskusi Bahas Moral dan Etika Pejabat Publik Hari ini, Para Pakar dan Akademisi Hadir

Diskusi ini dilakukan untuk yang ketiga kalinya dengan tema yang serupa di berbagai kota.

Baca Selengkapnya
Cara BPIP Wujudkan Asta Cita Prabowo: Dimulai dari Pendidikan
Cara BPIP Wujudkan Asta Cita Prabowo: Dimulai dari Pendidikan

Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
BPIP Susun Modul Diklat Pancasila, Ini Tujuannya
BPIP Susun Modul Diklat Pancasila, Ini Tujuannya

Diklat PIP diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter

Baca Selengkapnya
Kepala BPIP Berikan Arahan Penyusunan RUU Tentang Ekonomi Pancasila
Kepala BPIP Berikan Arahan Penyusunan RUU Tentang Ekonomi Pancasila

RUU ini merupakan mandat yang diberikan kepada BPIP oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Baca Selengkapnya
Kepala BPIP: BTU Pendidikan Pancasila Kunci Membentuk Karakter Pancasila Generasi Bangsa
Kepala BPIP: BTU Pendidikan Pancasila Kunci Membentuk Karakter Pancasila Generasi Bangsa

Lunturnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama

Baca Selengkapnya
Hasto Bicara Hukum: Siapa yang Mandek Dalam Pergerakan, Maka Indonesia Bisa Amblek
Hasto Bicara Hukum: Siapa yang Mandek Dalam Pergerakan, Maka Indonesia Bisa Amblek

Hal ini agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.

Baca Selengkapnya
BPIP Ingin Pancasila Dikenalkan dengan Menyenangkan kepada Anak Muda
BPIP Ingin Pancasila Dikenalkan dengan Menyenangkan kepada Anak Muda

Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus diberikan secara bergotong royong

Baca Selengkapnya
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku
Membedah Aturan KUHP Tindak Pidana Terorisme dan Perlunya Kehati-hatian dalam Penanganan Pelaku

Salah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Baca Selengkapnya