BPJS akan Analisis Warga yang Berhak Terima Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede menjelaskan, terkait dua strategi utama pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di antaranya, menyelamatkan kehidupan dari segi kesehatan dan menyelamatkan mata pencaharian.

Dalam upaya menerapkan dua strategi ini, Raden menjelaskan, tentang peran BPJS dalam upaya membantu pemerintah menghadapi Covid-19.

"BPJS menjadi salah satu pipa program penanganan Covid-19 ini. Jadi BPJS memberikan kepada kita data-data (Penerima Bantuan Iuran, RS, nakes) itu dan kemudian kita bisa menyalurkan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan," ujar Raden pada siaran langsung yang diunggah akun Youtube BPJS Kesehatan, Kamis (22/10).

Raden menyebutkan, BPJS juga berperan penting menyediakan basis data untuk rumah sakit dan nakes dalam melakukan klaim biaya perawatan Covid-19 dan membantu arus khas dari rumah sakit.

Selain membantu dalam menyediakan data-data, Raden juga mengungkapkan, peran BPJS dalam menerapkan protokol kesehatan yang bisa mengurangi potensi penularan di rumah sakit.

"Dalam penerapan 3M juga, kami pikir BPJS berperan sekali yang melakukan pengalihan pelayanan dari konvensional ke layanan digital. Jadi terima kasih juga digitalisasi yang dilakukan oleh BPJS, itu sangat menolong sekali. Sehingga tentu akan mengurangi penularan," terang dia.

Raden menyampaikan rencananya agar BPJS dapat aktif terlibat dalam urusan vaksin nantinya. Keterlibatan ini berhubungan dengan data-data untuk penentuan target prioritas (tenaga kesehatan), penerima target vaksin yang menerima bantuan pemerintah, dan penentuan titik-titik penyaluran (lokasi, rumah sakit, dan Puskesmas).

"Kami merencanakan supaya BPJS secara aktif nanti dilibatkan di dalam melakukan analytical dari data-data ini semua. Data-data ini kebetulan BPJS sudah punya sistem pendataan yang sudah bagus karena sudah mengelola data dalam jumlah yang sangat besar sekali 230 juta. Maka data-data vaksinasi ini nanti akan kita combine dengan data-data BPJS dan kita minta supaya nanti sistem pengelolaan datanya ini pun bersama-sama dilakukan di BPJS," tutur dia.

Vaksin Untuk Usia Tertentu

Seperti diketahui, pemerintah tengah berencana melakukan pemberian vaksin kepada masyarakat dalam waktu dekat.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengakui, vaksin Covid-19 memang tidak diberikan kepada usia anak dan lansia. Terutama bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid.

Terawan menjelaskan, evikasi dan keamanan menjadi alasannya. Dalam hal vaksin akan mengikuti hasil uji klinis ketiga.

"Seperti apa uji klinis tiganya digunakan pada usia berapa, apakah pada anak-anak, apakah pada lansia atau pada komorbid, kita tinggal mengikutinya," ujar Terawan dalam Webinar HUT Golkar, Selasa (20/10).

Saat ini berdasarkan hasil uji klinis, vaksin baru cocok diberikan kepada orang dengan usia 18-59 tahun dan minimal penyakit penyerta.

"Tapi saat ini vaksin yang mulai ada adalah vaksin yang sama, seperti yang dilakukan uji klinis di Indonesia juga masih dalam range usia 18-59 tahun dan itu diupayakan dengan minimal komorbid," kata Terawan.

Terawan mengatakan, demi keamanan bersama sementara ini vaksin tidak diberikan kepada usia anak dan lansia, serta penderita penyakit penyerta. Namun, tergantung bagaimana perkembangan uji klinis berikutnya.

"Nah ini kan proses berjalan terus, uji klinis akan terus berjalan terus, kita mengikutinya untuk keamanan ya kita ikuti yang aman dulu, nanti kalau ada perkembangan dari uji klinis menunjukkan ada keamanan untuk usia kecil, kormobid, atau lansia ya kita akan kerjakan," kata dia.

Siapkan 3 Juta Vaksin

Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan 3 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac, China akan masuk ke RI akhir tahun 2020. Sedangkan, vaksin merah putih milik dalam negeri akan diproduksi pada kuartal kedua tahun 2021.

"Tiga juta vaksin ini masih ada sertifikasi dari Badan POM, mereka sudah kirim tim ke pabrik Sinovac," Menko Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring di Jakarta, Kamis (22/10).

Meski dipastikan tiba di Indonesia, vaksin dari Sinovac belum serta merta bisa langsung digunakan. Harus menunggu uji sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek samping dari vaksinasi," katanya.

Selain tiga juga vaksin Covid-19, lanjut dia, juga ada 15 juta dosis berbentuk bahan baku yang disiapkan akhir tahun dan akan diproduksi oleh Bio Farma.

Tak hanya dari Sinovac, lanjut dia, alokasi vaksin untuk Indonesia juga datang dari Sinopharm sebanyak 15 juta dosis vaksin mandiri dan Cansino sebanyak 100 ribu dosis.

"Seluruhnya ini akses yang disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres pembelian vaksin dan sekarang disiapkan Permenkes, ini metode pembeliannya perlu dibuat regulasi agar tetap sasaran dan jumlah," kata Menko Airlangga.

Ia menambahkan pemerintah menempuh dua jalur dalam mendapatkan vaksin Covid-19 yakni jalur mandiri atau dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri melalui vaksin Merah Putih. Dalam pengembangannya, lanjut Menko Airlangga, diperkirakan pada kuartal kedua tahun 2021 siap diproduksi.

Kemudian, jalur kedua melalui kerja sama internasional dari sejumlah perusahaan yang melakukan riset dan sudah dalam tahap akhir uji klinis di antaranya Sinovac, Sinopharm dengan G40 melalui Uni Emirat Arab, Cansino, dan Astra Zeneca.

Reporter magang: Maria Brigitta Jennifer