Buka Layanan Tes Antigen dan PCR Tanpa Izin, 2 Klinik di Kupang Ditutup
Merdeka.com - Dinas Kesehatan Kota Kupang menutup sementara dua klinik yang menyelenggarakan tes antigen dan pengambilan sampel pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) di daerah itu. Keduanya diberi sanksi karena tidak memiliki izin.
Kedua fasilitas kesehatan yang tidak dihentikan operasinya yakni Klinik King Care dan Klinik ASA. Klinik King Care diminta untuk berhenti beroperasi sementara, sedangkan Klinik ASA diminta menghentikan pemeriksaan PCR.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Retnowati menjelaskan, dua klinik ini untuk sementara diminta tidak beroperasi sampai melengkapi sejumlah syarat pendirian klinik.
-
Dimana tim khusus Kemenkes mengambil sampel? Dikutip dari ANTARA, tim peneliti itu mengambil sampel darah penderita DBD, kemudian mengambil sampel nyamuk dan jentik nyamuk di lima lokasi penelitian.
-
Dimana tes kesehatan dilaksanakan? Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta, Sabtu (31/8).
-
Siapa yang melakukan tes kesehatan di RSUD Tarakan? Seperti halnya Jakarta yang tengah sibuk melakukan tes kesehatan kepada bakal pasangan calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.Di mana ada tiga pasangan, yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono, dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana yang akan secara bergantian mulai dari Jumat (30/8) sampai Minggu (1/9) menjalani tes kesehatan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Dimana pengecekan dilakukan? Pengecekan tersebut dilakukan di SPBU simpang PT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan agen elpiji, PT Tendano.
-
Siapa yang melakukan penelitian tentang penanganan Covid-19 oleh polisi? Disertasi yang berjudul 'Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung,' karya Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, menyoroti peran kritis Polri dalam mengimplementasikan strategi efektif yang mengintegrasikan keamanan dan kesehatan publik.
Retnowati menjelaskan, saat melakukan sidak ke Klinik ASA dan King Care, mereka mendapati karyawan yang melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel swab tanpa menggunakan alat pelindung diri lengkap."Jika tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, maka tentunya akan terjadi penularan secara masif. Nanti bisa jadi pingpong fenomena," ungkapnya, Jumat (6/8).
Menurut Retnowati, kedua klinik itu harus dievaluasi. Terlebih mereka mendapat informasi ada kejadian pasien yang melakukan rapid test antigen dengan hasil reaktif langsung ditindaklanjuti dengan tes PCR. Namun saat meninggal, tes PCR menunjukkan hasil negatif.
"Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rapid test antigen tentunya yang sudah terdaftar. Sementara yang belum terdaftar, hasilnya tidak diakui. Selain itu alat rapid test yang digunakan juga harus yang sudah ada izin edar dari Kementerian Kesehatan, sehingga hasilnya bisa dilihat keakuratannya," jelasnya.
Ia menambahkan, jika sudah melakukan rapid test antigen dan hasilnya menunjukkan reaktif, maka harus dijelaskan kepada pasien dan keluarga agar tidak menimbulkan persoalan.
"Juga kalau memang pasien tersebut membutuhkan perawatan medis di rumah sakit, maka segera dirujuk ke rumah sakit. Jika memang harus melakukan isolasi mandiri maka harus diinformasikan kepada puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayahnya. Ini agar dipantau selanjutnya oleh puskesmas dan dimasukan dalam data all record," ungkapnya.
Retno juga meminta agar masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang benar-benar memiliki izin untuk pelayanan tes antigen ataupun PCR.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satu klinik di Tasikmalaya kini menjadi perbincangan publik karena diduga memberi pelayanan yang buruk kepada pasien bersalin sehingga bayinya meninggal.
Baca Selengkapnyaketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
Baca SelengkapnyaKemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS
Baca SelengkapnyaMengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca SelengkapnyaBudi mengatakan bahwa Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan terkait SKP dengan menyiapkan sanksi yang berat
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menegaskan, pihaknya tidak pernah menekan Dirut RS Dr. Kariadi Semarang.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.
Baca SelengkapnyaSyarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).
Baca SelengkapnyaKetua KPU Kota Pekanbaru, Dr. Yusrizal, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaMenkes mengatakan kolaborasi tersebut adalah upaya Kemenkes untuk mempertahankan aset milik negara.
Baca SelengkapnyaDia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini diambil setelah Kemenkes RI menerima laporan yang kuat dan bukti dari penyelidikan.
Baca Selengkapnya