Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Buka Layanan Tes Antigen dan PCR Tanpa Izin, 2 Klinik di Kupang Ditutup

Buka Layanan Tes Antigen dan PCR Tanpa Izin, 2 Klinik di Kupang Ditutup Ilustrasi pengambilan sampel untuk tes PCR. ©2021 AFP/Lillian Suwanrumpha

Merdeka.com - Dinas Kesehatan Kota Kupang menutup sementara dua klinik yang menyelenggarakan tes antigen dan pengambilan sampel pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) di daerah itu. Keduanya diberi sanksi karena tidak memiliki izin.

Kedua fasilitas kesehatan yang tidak dihentikan operasinya yakni Klinik King Care dan Klinik ASA. Klinik King Care diminta untuk berhenti beroperasi sementara, sedangkan Klinik ASA diminta menghentikan pemeriksaan PCR.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Retnowati menjelaskan, dua klinik ini untuk sementara diminta tidak beroperasi sampai melengkapi sejumlah syarat pendirian klinik.

Orang lain juga bertanya?

Retnowati menjelaskan, saat melakukan sidak ke Klinik ASA dan King Care, mereka mendapati karyawan yang melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel swab tanpa menggunakan alat pelindung diri lengkap."Jika tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, maka tentunya akan terjadi penularan secara masif. Nanti bisa jadi pingpong fenomena," ungkapnya, Jumat (6/8).

Menurut Retnowati, kedua klinik itu harus dievaluasi. Terlebih mereka mendapat informasi ada kejadian pasien yang melakukan rapid test antigen dengan hasil reaktif langsung ditindaklanjuti dengan tes PCR. Namun saat meninggal, tes PCR menunjukkan hasil negatif.

"Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rapid test antigen tentunya yang sudah terdaftar. Sementara yang belum terdaftar, hasilnya tidak diakui. Selain itu alat rapid test yang digunakan juga harus yang sudah ada izin edar dari Kementerian Kesehatan, sehingga hasilnya bisa dilihat keakuratannya," jelasnya.

Ia menambahkan, jika sudah melakukan rapid test antigen dan hasilnya menunjukkan reaktif, maka harus dijelaskan kepada pasien dan keluarga agar tidak menimbulkan persoalan.

"Juga kalau memang pasien tersebut membutuhkan perawatan medis di rumah sakit, maka segera dirujuk ke rumah sakit. Jika memang harus melakukan isolasi mandiri maka harus diinformasikan kepada puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayahnya. Ini agar dipantau selanjutnya oleh puskesmas dan dimasukan dalam data all record," ungkapnya.

Retno juga meminta agar masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang benar-benar memiliki izin untuk pelayanan tes antigen ataupun PCR.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menengok Aktivitas Klinik yang Diduga Tak Becus Tangani Bayi hingga Meninggal Dunia di Tasikmalaya
Menengok Aktivitas Klinik yang Diduga Tak Becus Tangani Bayi hingga Meninggal Dunia di Tasikmalaya

Salah satu klinik di Tasikmalaya kini menjadi perbincangan publik karena diduga memberi pelayanan yang buruk kepada pasien bersalin sehingga bayinya meninggal.

Baca Selengkapnya
Palsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK
Palsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK

ketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.

Baca Selengkapnya
Tegas, Kemenkes Bakal Cabut Izin Praktik dan STR Dokter Pelaku Perundungan PPDS
Tegas, Kemenkes Bakal Cabut Izin Praktik dan STR Dokter Pelaku Perundungan PPDS

Kemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS

Baca Selengkapnya
VIDEO: Temuan KPK Bongkar Rumah Sakit Nakal Klaim Fiktik BPJS Kesehatan & Rugikan Negara
VIDEO: Temuan KPK Bongkar Rumah Sakit Nakal Klaim Fiktik BPJS Kesehatan & Rugikan Negara

Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum

Baca Selengkapnya
Tiga Nakes jadi Calo SKP buat Perpanjang Izin Praktik Ditindak Kemenkes
Tiga Nakes jadi Calo SKP buat Perpanjang Izin Praktik Ditindak Kemenkes

Budi mengatakan bahwa Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan terkait SKP dengan menyiapkan sanksi yang berat

Baca Selengkapnya
Kemenkes Jawab Undip: Tak Ada Tekanan ke Dirut RS Kariadi soal Penghentian Sementara Aktivitas Klinis Dekan FK
Kemenkes Jawab Undip: Tak Ada Tekanan ke Dirut RS Kariadi soal Penghentian Sementara Aktivitas Klinis Dekan FK

Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menegaskan, pihaknya tidak pernah menekan Dirut RS Dr. Kariadi Semarang.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran

Budi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Baca Selengkapnya
Polresta Pekanbaru Perhatikan Kesehatan Polisi Penjaga Gudang KPU
Polresta Pekanbaru Perhatikan Kesehatan Polisi Penjaga Gudang KPU

Ketua KPU Kota Pekanbaru, Dr. Yusrizal, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru.

Baca Selengkapnya
Hadapi 24 Kasus Pertanahan, Menkes Budi Gandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Hadapi 24 Kasus Pertanahan, Menkes Budi Gandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menkes mengatakan kolaborasi tersebut adalah upaya Kemenkes untuk mempertahankan aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Berobat Gratis Pakai KTP Depok Belum Berjalan, Warga Masih Tetap Bayar
Berobat Gratis Pakai KTP Depok Belum Berjalan, Warga Masih Tetap Bayar

Dia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.

Baca Selengkapnya
Dugaan Bullying dan Pungli, PPDS Penyakit Dalam Unsrat - RS Kandou Dihentikan Sementara
Dugaan Bullying dan Pungli, PPDS Penyakit Dalam Unsrat - RS Kandou Dihentikan Sementara

Keputusan ini diambil setelah Kemenkes RI menerima laporan yang kuat dan bukti dari penyelidikan.

Baca Selengkapnya