Bupati Jember Janji Sikat Pesilat Anarkis: Sekarang Bukan Zaman Purbakala!
Merdeka.com - Pemkab Jember, Jawa Timur akan bersikap tegas terhadap perguruan silat yang anggotanya kerap bertindak anarkis. Bupati Jember, Hendy Siswanto menegaskan, seluruh perguruan silat harus taat hukum dan tidak boleh membiarkan anggotanya bertindak seenaknya sendiri.
"Sekarang bukan lagi zaman purbakala. Tidak boleh tarung seenaknya di jalan. Kalau mau seenaknya, keluar saja dari Jember. Cari negara lain, jangan di sini," tegas Hendy saat ditemui wartawan di sela-sela peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di salah satu mall di Jember pada Sabtu (29/5).
Hendy yang dilantik menjadi bupati pada akhir Februari 2021 menegaskan, pada masa pemerintahannya kali ini, tidak boleh ada perguruan silat yang merasa dibekingi dan kemudian bertindak anarkis. Sebab, fokus pemerintahan saat ini adalah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Kenapa Sudirman mengajak semua pihak untuk menjaga ketertiban? Ia pun mengajak semua pihak untuk menegakkan pedoman hidup masyarakat Sulsel yakni Sipakatau dan sipakalebbi. Ia juga menegaskan mengedepankan sopan santun menjalani tahapan Pilgub Sulsel.'Kami berharap kepada seluruh teman-teman selama proses ini untuk menjaga ketertiban menjaga sipakatau atau sipakalebbi. Karena kami andalan hati mengadakan sopan santun sebagai karakter untuk Sulsel maju yang berkarakter,' ucapnya.
-
Bagaimana Heru Budi minta camat dan lurah jaga netralitas di medsos? Terakhir, Heru mewanti-wanti soal cara menggunakan media sosial. Dia berharap, para camat dan lurah untuk tak asal berkomentar di media sosial. “Misalnya Bapak-Bapak ada di grup masyarakat, ya sudah kalau hal-hal yang tidak dikomentarin, tidak perlu. Kalau bilang, 'Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat ada banjir atau ini atau ada anak yang sakit DBD', jawab,“
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung melakukan pencegahan? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
"Saya serius, kita ingin ketenangan, bukan ribut. Negara sekarang ekonominya lagi hancur, kok malah bikin masalah aneh-aneh. Kasih tahu siapapun itu, tidak ada back-up apapun. Kita harus kondusif di Jember. Kita sedang serius untuk menangani masalah Covid, jangan main-main," tegas Hendy.
Hendy juga mengamini rencana wakil bupati, Muhammad Balya Firjaun Barlaman untuk menertibkan bangunan yang menjadi simbol perguruan silat. Bangunan model tugu yang menjadi simbol perguruan silat tersebut tidak boleh dibangun di atas tanah negara atau fasilitas umum.
"Anda mau bangun apa saja, boleh, kalau di atas tanahnya sendiri. Jangan bikin bangunan di atas tanah orang. Ikuti aturan, tidak boleh seenaknya sendiri," pungkas Hendy.
Sebelumnya, Wakil Bupati Jember, Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyatakan, pemkab akan merobohkan seluruh tugu atau bangunan lain yang menjadi simbol perguruan pencak silat yang dibangun di luar padepokan. Kebijakan itu untuk mencegah bentrok antarpesilat.
Sebab, bangunan simbol perguruan silat yang dibangun secara liar, bisa menjadi pemicu konflik antar perguruan silat. Kasus terakhir adalah perusakan tugu milik perguruan silat lokal, Ikatan Pencak Silat Putra Indonesia (KSPI) Kera Sakti di Dusun Lengkong, Desa Wonoasri, Kecamatan Puger, dirusak sekelompok orang pada 14 Mei 2021.
Perusakan dilakukan oleh sejumlah pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang dipicu oleh fanatisme perguruan. Empat pesilat PSHT telah ditangkap, dan 13 pesilat PSHT lainnya masih menjadi buronan polisi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSHT menyinggung izin resmi yang telah disahkan oleh pemerintah
Baca SelengkapnyaDi lokasi, sosoknya tak segan membanting seorang Bintara.
Baca SelengkapnyaKeberanian Brigadir Andri berbuah apresiasi. Kapolda memuji anak buahnya melawan geng motor.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaPuluhan pendekar dan tokoh perwakilan dari 24 perguruan silat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur melakukan ikrar damai menjelang bulan Suro atau "Suroan".
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaSebuah video yang diunggah oleh akun Tiktok @pujiprayitno_21 memperlihatkan seorang jenderal polisi bintang 1 melatih bela diri anggota berpangkat bintara
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sindiran keras atas pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal jangan macam-macam dengan Raja Jawa.
Baca SelengkapnyaSalah satu peserta konvoi memprovokasi dengan mengatakan ada dari anggota mereka ditangkap polisi.
Baca SelengkapnyaMereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya