Bupati Nonaktif Muara Enim Dituntut 5 Tahun Penjara dan Aset Disita

Merdeka.com - Bupati nonaktif Muara Enim Juarsah dituntut lima tahun penjara dan subsider enam bulan kurungan, dalam kasus gratifikasi pembangunan 16 proyek pembangunan jalan. Aset terdakwa juga dilakukan penyitaan jika tak mampu membayar denda.

Tuntutan disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (8/10). Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sahlan Efendi itu, JPU menyebut terdakwa menerima fee sebesar Rp4 miliar dari proyek tahun 2018.

"Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis lima tahun penjara karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," ungkap JPU KPK Ricky Benindp Magnas.

Menurut jaksa, uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi sampai pencalonanan anak dan istrinya sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan dan Palembang. Tuntutan itu lantaran terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta selama persidangan tidak jujur dan tidak mengakui kesalahan.

"Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum," kata dia.

JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp300 juta dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak Rp4 miliar. Jika tidak dibayar, aset terdakwa akan disita untuk mengganti uang pengganti dan jika tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama satu tahun.

Seusai sidang, terdakwa mengaku optimistis bebas dari jeratan hukum. Dia berdalih tidak menerima sepeser uang dari proyek itu saat menjabat Wakil Bupati Muara Enim mendampingi terpidana Ahmad Yani.

"Saya tetap pada pendirian saya. Sebagaimana dalam persidangan, saya tidak terbukti menerima fee, tidak ada barang bukti yang bisa dibuktikan dalam persidangan," kata dia.